Rudi Hartono Dukung Menteri BUMN Laporkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi PT Garuda Indonesia (Persero) ke Kejaksaan Agung ditanggapi positif oleh Komisi VI DPR RI.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun mengatakan, selain Garuda Indonesia, Menteri BUMN juga perlu mengambil tindakan kepada perusahaan BUMN lain yang berpotensi meerugikan negara.

“Mengapa (perusahaan BUMN harus ditindak)? Karena (potensi merugikan negara) itu sudah (terjadi) puluhan tahun. Kalau tidak diambil tindakan, semua BUMN akan merugi," kata Rudi Hartono, Jumat (14/1).

Untuk menghindari potensi korupsi di tubuh perusahaan BUMN, Kementerian BUMN dinilai layak melipatgandakan pengawasan. Sebab selama ini pengawasan kepada perusahaan BUMN terlalu renggang.

Untuk itu, ia mengimbau Komisi VI DPR RI memperbanyak pengawasan kepada BUMN, termasuk juga mempertanyakan tanggung jawab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pengawas.

"BPK sudah bertugas mengaudit dan memeriksa, mana hasil pemeriksaan mereka? Kok bisa selama 10 tahun hasilnya baik, tapi nyatanya sekarang keuangannya bobrok. Seperti Jiwasraya, Asabri yang rugi triliunan," tandas wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut III ini.