Mantan Ketum PB HMI periode 2006-2008 Jailani/Net
Publik menyoroti pernyataan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia soal klaim kalangan usaha setuju penambahan masa jabatan Presiden.
Terkait hal itu, mantan Ketua PB HMI periode 2006-2008 Jailani, menilai pernyataan Bahlil sesungguhnya tidak politis dan bombastis, tapi sekedar menyampaikan aspirasi pengusaha.
"Justru malah yang terlihat reaktif dan tendensius dalam menanggapi komentar ini adalah beberapa pengurus partai politik yang begitu reaktif dan tidak secara utuh melihat substansi pernyataan Bahlil," kata pria yang karab disapa Jay ini dalam keterangan tertulis, Selasa (11/1).
Jay mengajak untuk mencermati dan mengkomentari sebuah isu sesuai konteks dan sudut pandang isu itu bergulir. Menurut Jay isu ini bergulir dari dunia usaha dengan sederet argumentasi versi pengusaha.
"Politisi harusnya jangan lebay, semestinya yakinkan pengusaha bahwa politisi menjamin stabilitas politik dan dunia usaha tetap kondusif meskipun baru bangkit dari wabah kini pengusaha dihadapkan dengan perhelatan politik besar lagi di 2024," tegasnya.
“Perhatikan komentar Sekjen PDIP Hasto, yang begitu egaliter dan elegan, tidak reaktif dan menyerang, bahkan cenderung menenangkan pengusaha. Tidak seperti beberapa komentar politisi yang cenderung politis, liar, tidak pada konteks, malah ada komentar yang cenderung menyerang bahlil sebagai pribadi,†sesal Jay.
Jay mengulas, kalau dilihat secara utuh, Bahlil mengomentari fenomena survei terkait perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027 yang kemudian mengungkapkan hasil diskusinya dengan para pengusaha terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
"Seharusnya para politisi dan semau orang yang tidak nyaman dengan komentar Bahlil yang menyampaikan keinginan pengusaha, konfirmasi saja kepada kalangan dunia usaha, jangan menyerang orang yang menyampaikan aspirasi," pungkasnya.
