Belum Jelas Kapan Dapat Menteri, PAN Harus Tolak Jika Ditawari Komisaris BUMN

Sebagai anggota koalisi baru di pemerintahan Joko Widodo, Partai Amanat Nasional (PAN) sampai saat ini belum mendapatkan jatah kursi kabinet.

Kondisi itu makin diperparah karena dalam waktu dekat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan merombak kabinetnya.

Pengamat politik Iwel Sastra menyarankan pada PAN harus hati-hati dalam menerima tawaran kue politik apa selain kabinet.

"Sebagai partai politik yang memiliki kursi di parlemen apabila bergabung dengan pemerintah kompensasi yang ideal adalah kader PAN menduduki posisi menteri atau setingkat menteri," kata Iwel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/1).

Iwel menekankan, jika nantinya Presiden Jokowi memberi tawaran Komisaris BUMN, PAN harus menolak. Sebab, tidak sebanding dengan PAN.

"Biasanya jabatan komisaris diberikan kepada para kader partai yang partainya tidak memiliki kursi di parlemen," pungkasnya.

Dalam situasi seperti saat ini, Iwel menyarankan PAN agar tetap bertahan di koalisi pemerintahan Jokowi.