Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida/Net
Jepang telah meningkatkan pembatasan virus corona di tiga wilayah yang menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika Serikat (AS). AS sendiri telah menyatakan persetujuannya terhadap langkah pemerintah Jepang tersebut.
Pembatasan, yang oleh pihak berwenang disebut sebagai "langkah-langkah prioritas", mulai berlaku pada Senin (10/1) hingga dua minggu ke depan. Itu berarti akan membatasi pergerakan personel militer AS ke luar fasilitas pangkalan kecuali untuk kegiatan penting.
Anggota militer AS diwajibkan mengenakan masker, baik di dalam maupun di luar pangkalan, serta secara rutin melakukan pengujian Covid-19.
Kesepakatan itu muncul setelah Perdana Menteri Fumio Kishida dalam pidatonya di televisi mengatakan bahwa Amerika Serikat telah setuju untuk memberlakukan tindakan Covid-19 yang lebih keras.
Okinawa, yang menampung sebagian besar dari 55.000 tentara AS di Jepang, termasuk di antara tiga prefektur yang menerapkan aturan pembatasan. Gubernur Denny Tamaki yang sempat marah karena menilai pembatasan yang berjalan sebelumnya kurang memadai, mengatakan kepada wartawan bahwa "pangkalan militer AS adalah salah satu penyebab utama penyebaran infeksi."
Pada Minggu, ia mengatakan bahwa langkah-langkah yang berlaku hingga akhir bulan ini antara lain restoran ditutup lebih awal pada jam 8 malam atau jam 9 malam. Beberapa restoran juga harus berhenti menyajikan alkohol.
Wilayah lainnya adalah Yamaguchi, di mana pangkalan Iwakuni berada, dan di dekat Hiroshima. Museum Peringatan Perdamaian Hiroshima, yang mendokumentasikan pengeboman atom AS di Jepang pada akhir Perang Dunia II, dan Kastil Hiroshima, keduanya tertutup bagi pengunjung.
Selama pandemi, Jepang tidak pernah memberlakukan penguncian tetapi telah menerapkan berbagai tingkat pembatasan, termasuk penutupan sekolah dan pembatalan acara.
Sekitar 80 persen dari populasi Jepang telah menerima suntikan vaksin kedua. Suntikan booster baru saja dimulai, dengan kurang dari 1 persen yang menerimanya meskipun telah berulang kali dijanjikan oleh pemerintah untuk mempercepat peluncurannya.
Jepang telah mengatur kontrol perbatasan yang ketat, melarang sebagian besar perjalanan masuk kecuali untuk penduduk dan warga negara yang kembali.
