Berita

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng/Net

Publika

Jenis Solar Indonesia, Namanya Solar Ruwet

MINGGU, 09 JANUARI 2022 | 08:35 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

SOLAR adalah masalah kunci bagi pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi karbon. Tapi dikasih nama solar sudah salah. Anak kecil tau solar itu apa. Lah kok di sini jadi nama bahan bakar kotor.

Solar adalah bahan bakar kotor dalam sudut pandang rezim climate change, namun penggunaanya makin menjadi jadi. Penggunaannya harus dikurangi atau dihentikan.

Uni Europa mengatakan bahwa pencampuran solar dengan sawit bukan bagian dari program pemgurangan emisi atau climate change. Jadi boleh jadi ini cuma agenda oligarki sawit.


Sebagai pimpinan COP 26, masalah solar tidak pernah ditata dengan benar oleh Indonesia. Padahal solar berkaitan erat dengan emisi yang besar.

Banyak kasus pencurian solar dalam jumlah besar tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Bagaimana menurunkan emisi kalau solar aja masih gelap.

Kasus pencurian solar Tuban dari pupa Pertamina tak jelas rimbanya, dinego atau dibawa ke pengadilan.

Kasus kelamgkaan solar tidak pernah diselesaikan akar masalahnya. Utang subsidi solar pemerintah sangat besar tak kunjung dibayar. Penyelewengan dalam subsidi solar sangat marak.

Digitalisasi Pertamina dalam rangka mengontrol solar subsidi tidak tuntas. Subsidi solar tidak tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh lapisan masyarakat bawah.

Dunia international tahu bahwa solar subsidi memiliki tali-temali kuat dengan bandit sawit dan bandit batubara.

Bandit sawit dan bandit batuhara diduga ikut mengonsumsi solar subsidi. Padahal solar sudah menguntugkan para pebisnis sawit karena solar yang ada semua dicampur minyak sawit.

Jadi pebisnis sawit mendapatkan keuantungan dua kali yakni dari jual sawit ke Pertamina, dan adanya dugaan sebagai pemakan solar subsidi.

Jadi solar, sawit, dan batubara telah dicap sebagai perusak lingkungan nomor satu dan menjadi problem utama, bagi Presiden Jokowi dalam memimpin G20 dan COP 26.

Segeralah dituntaskan sinuhun...

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

ANTAM Pertahankan Posisi di Tiga Indeks ESG KEHATI Periode Juni–November 2026

Jumat, 19 Juni 2026 | 12:22

Dari Korupsi BGN ke RUU HAM: Meninjau Korban yang Terlupakan

Jumat, 19 Juni 2026 | 12:02

KSAU Resmikan Skadron Udara 18 di Lanud Halim, Perkuat Dukungan Penerbangan Kenegaraan

Jumat, 19 Juni 2026 | 12:01

Pimpinan DPR Siap Temui Mahasiswa yang Demo di Parlemen Hari Ini

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:57

PGN Gelar Program Bedah Dapur GasKita 2026 demi Manjakan Pelanggan

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:45

KPK Dalami Peran Mertua Menpora Dito Ariotedjo dalam Skema Kuota Haji 50:50

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:42

BPJPH dan ESQ Siapkan SDM Tangguh Hadapi Wajib Halal 2026

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:37

Sugiono Sampaikan Salam Prabowo untuk Putin, Minta Maaf Absen di KTT ASEAN-Rusia

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:35

Harga Minyak Dunia Stabil saat Selat Hormuz Kembali Dibuka

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:27

93 Sekolah Rakyat Permanen Hampir Rampung, Mensos Imbau Pemda Perkuat Kolaborasi

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:09

Selengkapnya