Berita

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng/Net

Publika

Jenis Solar Indonesia, Namanya Solar Ruwet

MINGGU, 09 JANUARI 2022 | 08:35 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

SOLAR adalah masalah kunci bagi pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi karbon. Tapi dikasih nama solar sudah salah. Anak kecil tau solar itu apa. Lah kok di sini jadi nama bahan bakar kotor.

Solar adalah bahan bakar kotor dalam sudut pandang rezim climate change, namun penggunaanya makin menjadi jadi. Penggunaannya harus dikurangi atau dihentikan.

Uni Europa mengatakan bahwa pencampuran solar dengan sawit bukan bagian dari program pemgurangan emisi atau climate change. Jadi boleh jadi ini cuma agenda oligarki sawit.


Sebagai pimpinan COP 26, masalah solar tidak pernah ditata dengan benar oleh Indonesia. Padahal solar berkaitan erat dengan emisi yang besar.

Banyak kasus pencurian solar dalam jumlah besar tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Bagaimana menurunkan emisi kalau solar aja masih gelap.

Kasus pencurian solar Tuban dari pupa Pertamina tak jelas rimbanya, dinego atau dibawa ke pengadilan.

Kasus kelamgkaan solar tidak pernah diselesaikan akar masalahnya. Utang subsidi solar pemerintah sangat besar tak kunjung dibayar. Penyelewengan dalam subsidi solar sangat marak.

Digitalisasi Pertamina dalam rangka mengontrol solar subsidi tidak tuntas. Subsidi solar tidak tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh lapisan masyarakat bawah.

Dunia international tahu bahwa solar subsidi memiliki tali-temali kuat dengan bandit sawit dan bandit batubara.

Bandit sawit dan bandit batuhara diduga ikut mengonsumsi solar subsidi. Padahal solar sudah menguntugkan para pebisnis sawit karena solar yang ada semua dicampur minyak sawit.

Jadi pebisnis sawit mendapatkan keuantungan dua kali yakni dari jual sawit ke Pertamina, dan adanya dugaan sebagai pemakan solar subsidi.

Jadi solar, sawit, dan batubara telah dicap sebagai perusak lingkungan nomor satu dan menjadi problem utama, bagi Presiden Jokowi dalam memimpin G20 dan COP 26.

Segeralah dituntaskan sinuhun...

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya