Berita

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng/Net

Publika

Jenis Solar Indonesia, Namanya Solar Ruwet

MINGGU, 09 JANUARI 2022 | 08:35 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

SOLAR adalah masalah kunci bagi pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi karbon. Tapi dikasih nama solar sudah salah. Anak kecil tau solar itu apa. Lah kok di sini jadi nama bahan bakar kotor.

Solar adalah bahan bakar kotor dalam sudut pandang rezim climate change, namun penggunaanya makin menjadi jadi. Penggunaannya harus dikurangi atau dihentikan.

Uni Europa mengatakan bahwa pencampuran solar dengan sawit bukan bagian dari program pemgurangan emisi atau climate change. Jadi boleh jadi ini cuma agenda oligarki sawit.


Sebagai pimpinan COP 26, masalah solar tidak pernah ditata dengan benar oleh Indonesia. Padahal solar berkaitan erat dengan emisi yang besar.

Banyak kasus pencurian solar dalam jumlah besar tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Bagaimana menurunkan emisi kalau solar aja masih gelap.

Kasus pencurian solar Tuban dari pupa Pertamina tak jelas rimbanya, dinego atau dibawa ke pengadilan.

Kasus kelamgkaan solar tidak pernah diselesaikan akar masalahnya. Utang subsidi solar pemerintah sangat besar tak kunjung dibayar. Penyelewengan dalam subsidi solar sangat marak.

Digitalisasi Pertamina dalam rangka mengontrol solar subsidi tidak tuntas. Subsidi solar tidak tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh lapisan masyarakat bawah.

Dunia international tahu bahwa solar subsidi memiliki tali-temali kuat dengan bandit sawit dan bandit batubara.

Bandit sawit dan bandit batuhara diduga ikut mengonsumsi solar subsidi. Padahal solar sudah menguntugkan para pebisnis sawit karena solar yang ada semua dicampur minyak sawit.

Jadi pebisnis sawit mendapatkan keuantungan dua kali yakni dari jual sawit ke Pertamina, dan adanya dugaan sebagai pemakan solar subsidi.

Jadi solar, sawit, dan batubara telah dicap sebagai perusak lingkungan nomor satu dan menjadi problem utama, bagi Presiden Jokowi dalam memimpin G20 dan COP 26.

Segeralah dituntaskan sinuhun...

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

UPDATE

Bahlil Maju Caleg di Pemilu 2029, Bukan Cawapres Prabowo

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:15

Temui Presiden Prabowo, Dubes Pakistan Siap Dukung Keketuaan Indonesia di D8

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:15

Rusia Pastikan Tak Hadiri Forum Perdana Board of Peace di Washington

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:06

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Mantan Pendukung Setia Jokowi Manuver Bela Roy Suryo Cs

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:58

Buntut Diperiksa Kejagung, Dua Kajari Sumut Dicopot

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:57

5 Rekomendasi Drama China untuk Temani Liburan Imlek 2026

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:47

Integrasi Program Nasional Jadi Kunci Strategi Prabowo Lawan Kemiskinan

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:44

Posisi Seskab Teddy Strategis Pastikan Arahan Presiden Prabowo Bisa Berjalan

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:41

Polri Ungkap Alasan Kembali Periksa Jokowi

Kamis, 12 Februari 2026 | 19:39

Selengkapnya