Berita

Ilustrasi E-KTP/Net

Politik

Rakyat Susah Terdampak Pandemi, Tito Diminta Batalkan Penerapan E-KTP Digital

SABTU, 08 JANUARI 2022 | 04:53 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerapkan E-KTP elektronik (e-KTP) digital disorot. Sebabnya, pemberlakukan E-KTP digital itu berpotensi menambah susah rakyat karena sedang menghadapi pandemi virus corona baru (Covid-19).

Pengamat politik, hukum dan keamanan Dewinta Pringgodani mendesak Mendagri Tito Karnavian membatalkan rencana penerapan e-KTP digital. Dewinta berpandangan, kebijakan itu tidak ada urgensinya.

"Rakyat lagi susah gara-gara dua tahun dihantam pandemi, kok Kemendagri bikin e-KTP digital," kata Dewinta seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta, Jumat (7/1).

Menurut Dewinta, dengan penerapan e-KTP digital berdampak pada kewajiban warga memiliki ponsel pintar atau smartphone.

"Rakyat tentunya memilih beli beras ketimbang smartphone yang harganya pasti tidak murah," kata Dewinta.

Dewinta menekankan, program e-KTP digital merupakan proyek besar yang berpotensi menimbulkan ladang korupsi baru. Ia menengarai, penerapan kebijakan ini di seluruh Indonesia akan berpotensi pada tindak pidana korupsi.

"Harusnya Kemendagri belajar dari skandal korupsi e-KTP," sentil Dewinta.

Dewinta juga mengingatkan QR Code rawan dipalsukan, contohnya aplikasi Peduli Lindungi. Selain itu, penerapan KTP Digital menghadapi risiko saat masyarakat kehilangan smartphone tempat identitasnya tersimpan atau batere ponsel habis.

"Kondisi ini tentu sangat merepotkan," demikian Dewinta.

Kemendagri tengah melakukan uji coba KTP elektronik (e-KTP) digital.

Adapun sejak 2021 uji coba e-KTP digital itu sudah dilakukan di 50 kabupaten/kota di Indonesia.

Populer

IKN Ibu Kota Terhijau Dunia Omong Kosong Jokowi

Rabu, 05 Juni 2024 | 12:42

Investor IKN Hanya Dongeng!

Kamis, 06 Juni 2024 | 11:12

Dirut Kimia Farma Layak Dicopot

Selasa, 04 Juni 2024 | 15:53

Bukan Hanya Tiket Pesawat, Mertua Menpora Dito Ternyata Juga Pesankan Visa Umrah untuk Rombongan SYL

Rabu, 05 Juni 2024 | 21:21

Rugi Rp1,48 Triliun, Penyelewengan di Kimia Farma Extra Ordinary

Selasa, 04 Juni 2024 | 10:37

Perwakilan Kontraktor Minta Penegak Hukum Periksa Bupati Keerom

Senin, 10 Juni 2024 | 10:37

Penyidik KPK Sita Handphone Hasto dan Geledah Ajudan

Senin, 10 Juni 2024 | 15:24

UPDATE

Beijing Minta UE Kaji Ulang Rencana Menaikkan Tarif Mobil Listrik China

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:57

Marak Pencurian Kambing Jelang Lebaran Iduladha

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:55

Lodewijk Pastikan Layanan Haji Lebih Baik dari Tahun Lalu

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:55

QRIS Jadi Upaya BI untuk Tingkatkan Konektivitas Pembayaran, Nilai Transaksi Capai Rp459 Triliun

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:45

Sandiaga Uno Layak Gantikan Mardiono Pimpin PPP

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:43

Polisi Gagalkan Percobaan Bunuh Diri Wanita Muda

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:42

Bahlil Akui Belum Ada Investor Asing di IKN, Suharso: Yang Domestik Banyak

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:33

Jin BTS Selesaikan Wajib Militer

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:25

Bersama Amanah, Pemuda Aceh Totalitas Dukung Timnas Indonesia

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:21

Staf Sekjen PDIP Kusnadi Dipanggil KPK

Kamis, 13 Juni 2024 | 13:06

Selengkapnya