Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net
Klaim keberhasilan kebijakan BBM Satu Harga dari pemerintah perlu diragukan. Sebab, para tukang ojek di Kabupaten Tolikara, Papua mengeluh karena harga BBM yang menembus angka Rp 100 ribu per liter.
Begitu kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat sore (7/1).
“Katanya BBM Satu Harga sudah berhasil dilaksanakan. Tapi, kenapa tukang ojek di Tolikara, Papua masih saja mengeluh?†ujarnya.
Iwan Sumule menilai hanya ada dua kemungkinan di balik apa yang terjadi tersebut. Pertama, menggambarkan Presiden Joko Widodo dan jajarannya berbohong saat mengklaim BBM Satu Harga sudah terlaksana dengan baik di seluruh Indonesia. Sebab nyatanya di Tolikara harga BBM lebih mahal 10 kali lipat.
“Atau yang kedua, tukang ojek di Tolikara, Papua menyampaikan keluhan tak benar,†sambungnya.
Kebijakan BBM Satu Harga merupakan program pemerintah agar masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dapat menikmati harga BBM yang sama dengan di Pulau Jawa.
Pada Selasa lalum (4/1) Ketua Pangkalan Ojek Cris Kogoya mengatakan kenaikan harga BBM terjadi jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, dan bertahan sampai saat ini.
Mahalnya harga BBM membuat masyarakat dari kampung sulit ke kota untuk menjual hasil pertanian dan membeli kebutuhan rumah tangga.
Di satu sisi, Kepala Dinas Kominfo Tolikara Derwes Yikwa membenarkan hal tersebut. Menurutnya, harga BBM, baik bensin maupun solar, tembus Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu per liter. Kenaikan harga BBM diklaim terjadi sejak Desember 2021 hingga Januari 2022.
