Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net

Politik

Pemerintah Jangan Ragu Tunda PTM Jika Omicron Melonjak

JUMAT, 07 JANUARI 2022 | 11:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk tidak ragu menunda pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen, jika kasus Covid-19 yang disebabkan varian Omicron melonjak.

Permintaan ini disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher yang mencatat per Kamis kemarin (6/1), kasus aktif di DKI Jakarta sudah tembus 1.170 kasus.

“Hal ini harus jadi pertimbangan pemerintah untuk menunda penerapan PTM 100 persen,” kata Netty kepada wartawan, Jumat (7/1).


Menurutnya, pemerintah harus membuka telinga untuk mendengar masukan dan rekomendasi dari para ahli soal PTM. Pasalnya, banyak ahli yang meminta PTM 100 persen ini ditunda sementara sambil melihat situasi Covid-19 pasca adanya lonjakan kasus akibat Omicron.

"Hilangnya hak orang tua dalam menentukan apakah anaknya mau tetap PJJ atau PTM juga harus dikritik. Pemerintah jangan memaksakan kehendak di tengah minimnya fasilitas dan sistem pendidikan kita dalam menghadapi Pandemi Covid-19,” tegasnya.

Legislator Dapil Kab/Kota Cirebon-Indramayu ini menilai mayoritas sekolah di Indonesia belum ideal untuk dapat menghadapi ancaman bencana non-alam seperti Covid-19.

“Sekolah kita banyak yang kondisinya memprihatinkan dan sangat sulit melindungi peserta didik dari ancaman Covid-19. Harusnya ini menjadi alarm bagi pemerintah nantinya untuk menyiapkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap bencana alam maupun non-alam,” ucapnya.

Dia menambahkan learning loss memang berbahaya bagi generasi masa depan bangsa, akan tetapi dari sisi orang tua keselamatan dan kesehatan anak jauh lebih penting dari apapun juga.

"Dan pemerintah tidak boleh menghilangkan hak orang tua untuk khawatir dan lebih berhati-hati terhadap kesehatan anaknya,” demikian Netty.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya