Walikota Bekasi Terjaring OTT KPK, Bupati Cirebon Sangat Prihatin

Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK RI terhadap Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, pada pekan pertama Januari 2022, menjadi perhatian sesama kepala daerah. Salah satunya adalah Bupati Cirebon, Imron.

Orang nomor satu di Kabupaten Cirebon itu mengaku sangat prihatin atas kasus yang menjerat sejawatnya itu.

Hal tersebut disampaikan Bupati Cirebon, Imron kepada Kantor Berita RMOLJabar usai Paripurna Pengumuman Penetapan Evaluasi Gubernur dan Penetapan Persetujuan Promperda tahun 2022 di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis (6/1).

Berkaca dari pengalaman tragis pada 2018 silam, yaitu mantan Bupati Cirebon, Sunjaya, terkena OTT, Imron mengklaim di bawah kepemimpinannya, Pemkab Cirebon menerapkan merit sistem.

Yaitu menggelar open bidding untuk pejabat eselon 2 dan melakukan tes uji kompetensi kepada pegawai eselon 3 dalam penempatan pegawai di SKPD/Dinas.

“Supaya kita jangan OTT lagi, maka kita buka sistem, Kepala Dinas yang saya angkat harus bekerja dengan baik, karena sudah diberikan kepercayaan,” jelas Imron.

Diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen, ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (5/1). Ini jelas menambah catatan buruk dalam upaya pemberantasan korupsi di kalangan pejabat pemerintahan.

“Kemarin kita melakukan tangkap tangan salah satu kepala daerah, yaitu Walikota Bekasi. Ini adalah catatan buruk terkait upaya-upaya kita untuk pemberantasan korupsi karena masih ada yang terlibat praktik-praktik korupsi,” ujar Ketua KPK, Firli Bahuri, saat memberikan sambutan di acara Deklarasi Janji Kinerja 2022 yang diselenggarakan di Graha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis pagi (6/1).