Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Kembali Tambah Kursi Wamen, Jerry Massie: Tanda Menteri Tak Mampu Bekerja

KAMIS, 06 JANUARI 2022 | 14:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Slot kursi wakil menteri (wamen) di Kabinet Indonesia Maju kembali ditambah Presiden Joko Widodo. Kali ini, slot wamen diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Keputusan Jokowi menyediakan kursi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dituangkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) 114/2021 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, "Dalam memimpin Kementerian Dalam Negeri, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden".

Dengan penambahan tersebut, total kursi wamen di periode kedua pemerintahan Jokowi ada 17 kursi. Namun, baru 7 kursi saja yang telah diisi.


Sementara, 10 kursi wamen lainnya hingga hari ini masih kosong. Yaitu Wamen PAN-RB, Wamendikbudristek, Wamen Investasi, Wamen PPN, Wamen ESDM, Wamensos, Wamen Koperasi dan UMKM, Wamen Perindustrian, Wamen Ketenagakerjaan, dan Wamendagri.

Alhasil, keputusan Jokowi ini dikritik oleh Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, yang memandang penambahan kursi wamen sebagai satu tanda dari kualitas kerja kabinet Jokowi.

"Tanda menteri tak mampu mengemban tugas-tugasnya," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/1).

Jerry kemudian membandingkan struktur kabinet yang ada di era Jokowi dengan era sebelum reformasi, atau pada masa pemerintahan Presiden kedua RI, Soeharto.

"Zaman Soeharto menteri-menteri semua berkualitas. Kalau era Jokowi hanya 30 persen yang menguasai bidang," tuturnya.

Ditambahkan Jerry, pada eranya, Soeharto tidak membuka slot wamen sebagai sarana kaum muda untuk memberikan kontribusinya kepada negara.

"Pola Soeharto ada 6 menteri muda, bukan 17 wakil menteri. Paling parah, public and goverment policy saat ini amburadul," demikian Jerry.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya