Nasdem Minta Tidak Ada Lagu Drama di AKD DPR Soal RUU TPKS

Partai Nasdem mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di pembukaan masa sidang DPR 11 Januari 2022 mendatang.

Desakan disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini seiring dengan adanya lampu hijau dari Presiden Joko Widodo terkait percepatan pembahasan RUU tersebut.

Katanya, pilitical will dari presiden harus segera direspon oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR untuk segera dibuatkan agenda pengesahan.

“Karena RUU ini masih usulan DPR, jadi harus disahkan dulu oleh DPR melalui rapat paripurna. Kita harus pantau jangan sampai ada drama lagi di AKD, seperti di Bamus yang tempo hari tidak mengagendakan pengesahan RUU TPKS dalam penutupan masa sidang," ujarnya kepada wartawan, Rabu (5/1).

Anggota DPR periode 2014-2019 itu menilai bahwa saat ini adalah momentum yang pas setelah penantian 6 tahun. Selain itu, menurutnya payung hukum ini akan berdampak positif bagi kondisi kita saat ini dan juga masa depan generasi muda Indonesia.

"Kalau kita melihat berita, pelaku kekerasan seksual itu adalah remaja, sangat miris. RUU TPKS diharapkan memutus rantai predators seksual baru karena berkonsekuensi pidana didalamnya. Selain itu RUU TPKS juga memastikan pencegahan, pelindungan, pemenuhan hak korban, juga recovery," papar Amel.

Partai Nasdem menyambut baik langkah politik dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Amel mengungkapkan langkah populis dari Presiden terkait RUU TPKS adalah langkah yang tepat ditengah tarik ulur pengesahan RUU TPKS di DPR.

“Dengan percepatan pembahasan RUU TPKS ini, menurut saya adalah langkah yang sangat progresif. Di DPR dinamika terjadi sehingga dampaknya adalah tarik ulurnya pengesahan oleh DPR sebagai RUU inisatif DPR," pungkas Amel.