Berita

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena/Net

Politik

Diputuskan Pekan Depan, Melki Laka Lena Pastikan Vaksin Booster Gunakan Produk Dalam Negeri

SELASA, 04 JANUARI 2022 | 15:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penerapan vaksin booster untuk masyarakat akan diberlakukan pemerintah mulai pekan depan. Adanya vaksin booster berbayar yang telah dikeluarkan di beberapa daerah itu menuai polemik di kalangan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan, adanya vaksin booster bagi masyarakat telah diletakkan dalam sistem jaminan kesehatan nasional (JKN) yang pelaksanaannya sudah berjalan baik selama ini oleh BPJS Kesehatan bersama pada mitra fasilitas kesehatan.

Menyikapi adanya vaksin booster berbayar, Melki mengatakan, hal itu sebagai bentuk bantuan untuk pemerintah dalam mempercepat program vaksinasi nasional.


Detailnya, kata Politisi Golkar ini, ada peserta yang dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk kategori penerima bantuan iuran (PBI), juga ada yang mandiri dengan cara membayar sendiri maupun oleh perusahaan atau orang lain.

"Kategori mandiri tentu gotong royong membantu pemerintah dengan membayar sendiri vaksin boosternya sedangkan warga negara yang kepesertaan BPJS Kesehatan dibayar negara maka boosternya dibayar negara,” ucap Melki kepada wartawan, Selasa (4/1).

Legislator dari Fraksi Golkar ini mengatakan, jenis vaksin yang bakal disuntikkan untuk booster nantinya akan menggunakan vaksin yang diproduksi dalam negeri.

“Jenis vaksin kita pakai vaksin dalam negeri vaksin impor yang sudah teruji efikasi vaksinnya, buatan dalam negeri dan masuk kategori halal sesuai arahan Pesiden Jokowi,” ujarnya.

Dia menambahkan, vaksin booster dalam negeri tersebut juga telah bersertifikasi halal, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan hal tersebut.

“Menggunakan produk dalam negeri vaksin nusantara dan vaksin merah putih atau bisa juga vaksin impor kategori halal yang produk akhirnya dibuat di Indonesia lolos EUA BPOM dan kategori halal MUI dan PBNU yakni sinovac dan Zifivax,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya