Berita

Herman HN saat resmi menjadi anggota Nasdem Lampung/RMOLLampung

Politik

Dapatkan Ruang dan Jabatan, Jadi Alasan Sejumlah Politisi PDIP Lampung Lompat ke Nasdem

SELASA, 04 JANUARI 2022 | 15:40 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kepindahan mantan Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal, dari PDIP ke Partai Nasdem Lampung dinilai sebagai sebuah langkah seorang politisi sejati.

"Berpikirnya mana yang paling menguntungkan bagi dia, tak peduli soal etika dan ideologi. Ya begitulah sifat dasarnya politisi," ujar pengamat politik dari FISIP Unila, Budi Kurniawan, dikutip Kantor Berita RMOLLampung, Selasa (4/1).

Ia menjelaskan, Dedi "lompat pagar" ke Nasdem menyusul Herman HN dan mantan Ketua DPC PDIP Pesawaran M. Nasir karena "bus" PDIP sudah penuh sesak dan tidak mendapatkan potensi politik yang baik.


"Ada tawaran Nasdem ya ambil, karena mungkin masih ada space atau slot yang lumayan lega. Ini kalau istilah ilmuwan politik disebut maximizing utilities, politisi selalu berhitung mana yang paling menguntungkan menurut dia," sambungnya.

Sementara itu, ditambahkan Dosen Ilmu Pemerintahan Unila, Darmawan Purba, perpindahan politisi PDIP ke Nasdem Lampung tak lepas dari dua situasi yang saling berhubungan.

Pertama, dinamika di PDIP sebagai partai besar memiliki persaingan internal yang tinggi. Sehingga lumrah jika ada sebagian kader yang tidak terakomodir dalam struktur partai maupun jabatan-jabatan politik kemudian memilih jalan lain.

Kedua, Nasdem adalah partai cepat dalam mengidentifikasi potensi elite politik dan tokoh masyarakat yang memiliki kapasitas dan membutuhkan saluran atau akses politik.

"Partai Nasdem memberikan peluang dan ruang itu. Dan langkah ini adalah langkah jitu," sambungnya.

Terbukti, lanjut Darmawan, sosok PDIP yang pindah ke Nasdem, yakni Walikota Lampung dua periode Herman HN, Ketua DPC PDIP Pesawaran M Nasir, dan Dedi Afrizal, adalah tokoh-tokoh dengan kapasitas dan rekam jejak yang sudah teruji.

"Nasdem membuka ruang untuk mereka dan tokoh lainnya untuk masuk dan dapat langsung menempati jabatan jabatan inti atau jabatan strategis walaupun tidak melalui mekanisme umum organisasi seperti Musda dan sebagainya," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

UPDATE

Titik Terang di Beltim, PT Timah Diperbolehkan Beli Timah Rakyat

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21:38

Mantri BRI Rela Terobos Kabut dan Jalan Terjal demi Jaga Asa Pelaku Usaha

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21:21

Alunan Bella Ciao Iringi Pembubaran Demo BEM UI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:57

BEM UI: Kemerdekaan Indonesia Masih Semu

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:45

Serba-Serbi Demo, Intel Cegat Massa Tak Berseragam Merapat Barisan BEM UI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:39

Peringatan Dini BMKG Modal Penting Hadapi Karhutla

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:28

MES Siapkan Jurus Jadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:13

Budaya KKN dan Koncoisme Penghalang Cita-cita Merdeka

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:00

Waspada! El Nino Tahun Ini Lebih Kuat dari 2015

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19:48

Said Abdullah: Rekam Jejak Destry-Aida Jadi Modal Pimpin BI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19:38

Selengkapnya