Guru Besar Universitas Soedirmen (Unsoed), Prof. Muhammad Fauzan
Pemilihan umum (Pemilu) yang sudah berlangsung sebanyak 12 kali baik sebelum maupun sudah amandemen UUD 1945. Namun, kualitas pelaksanaan dan hasilnya masih dipertanyakan.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Soedirmen (Unsoed), Prof. Muhammad Fauzan, misalnya. Dia mempertanyakan perihal Pemilu di Indonesia yang dianggap telah mengedepankan sistem demokrasi.
Tapi dia berpendapat demokrasi melalui kepemiluan, untuk hasilnya masih belum terlihat karena masyarakat belum merasakan kesejahteraan.
Begitu yang disampaikan Fauzan dalam acara diskusi virtual Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) bekerjasama dengan Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta bertemakan "Dinamika Ketatanegaraan & Kepemiluan Indonesia", Kamis (30/12).
"Yang menjadi pertanyaan kita atau pertanyaan saya paling tidak apakah pemilihan umum itu sudah benar-benar mendatangkan sebuah kesejahteraan?" ujar Fauzan.
Dia memandang perlu bagi pemerintah untuk menjalankan kewenangannya untuk kemaslahatan umat. Tapi lagi-lagi hal ini masih menjadi pertanyaan besar.
Sebabnya, Fauzan menilai pemeirntahan yang lahir dari 12 kali Pemilu belum mengarah pada kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
"Kesejahteraan yang bukan hanya untuk lapisan atas dan lapisan tengah tapi juga masyarakat pada umumnya," tuturnya.
Terminologi pemilihanpresiden hingga pemeilihan kepala daerah yang ada dibenak masyarakat saat ini, menurut Fauzan, belum dapat dikategorikan sebagai unsur sistem demokratis.
"Apakah yang sudah dilakukan selama ini itu memang sudah menjadi Pemilu yang demokratis? Kalau orang yang demokratis akan mengatakan iya sudah demokratis, karena rakyat sudah memberikan suara secara langsung. Tetapi persoalannya demokrasi yang seperti apa?" tanyanya.
Lebih lanjut, Fauzan menyatakan bahwa pemilu yang dilakukan di Indonesia selama ini hanya sekadar prosedural.
"Kalau yang saya baca di beberapa literatur, sebenarnya Pemilu demokratis itu mestinya harus adil. Oleh karena itu ada beberapa (negara) termasuk bangsa ini sebenarnya," tandasnya.
