Berita

Guru Besar Universitas Soedirmen (Unsoed), Prof. Muhammad Fauzan

Politik

Guru Besar Unsoed: RI Sudah 12 Kali Pemilu, Apakah Sudah Mendatangkan Sebuah Kesejahteraan?

KAMIS, 30 DESEMBER 2021 | 19:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemilihan umum (Pemilu) yang sudah berlangsung sebanyak 12 kali baik sebelum maupun sudah amandemen UUD 1945. Namun, kualitas pelaksanaan dan hasilnya masih dipertanyakan.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Soedirmen (Unsoed), Prof. Muhammad Fauzan, misalnya. Dia mempertanyakan perihal Pemilu di Indonesia yang dianggap telah mengedepankan sistem demokrasi.

Tapi dia berpendapat demokrasi melalui kepemiluan, untuk hasilnya masih belum terlihat karena masyarakat belum merasakan kesejahteraan.


Begitu yang disampaikan Fauzan dalam acara diskusi virtual Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) bekerjasama dengan Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta bertemakan "Dinamika Ketatanegaraan & Kepemiluan Indonesia", Kamis (30/12).

"Yang menjadi pertanyaan kita atau pertanyaan saya paling tidak apakah pemilihan umum itu sudah benar-benar mendatangkan sebuah kesejahteraan?" ujar Fauzan.

Dia memandang perlu bagi pemerintah untuk menjalankan kewenangannya untuk kemaslahatan umat. Tapi lagi-lagi hal ini masih menjadi pertanyaan besar.

Sebabnya, Fauzan menilai pemeirntahan yang lahir dari 12 kali Pemilu belum mengarah pada kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

"Kesejahteraan yang bukan hanya untuk lapisan atas dan lapisan tengah tapi juga masyarakat pada umumnya," tuturnya.

Terminologi pemilihanpresiden hingga pemeilihan kepala daerah yang ada dibenak masyarakat saat ini, menurut Fauzan, belum dapat dikategorikan sebagai unsur sistem demokratis.

"Apakah yang sudah dilakukan selama ini itu memang sudah menjadi Pemilu yang demokratis? Kalau orang yang demokratis akan mengatakan iya sudah demokratis, karena rakyat sudah memberikan suara secara langsung. Tetapi persoalannya demokrasi yang seperti apa?" tanyanya.

Lebih lanjut, Fauzan menyatakan bahwa pemilu yang dilakukan di Indonesia selama ini hanya sekadar prosedural.

"Kalau yang saya baca di beberapa literatur, sebenarnya Pemilu demokratis itu mestinya harus adil. Oleh karena itu ada beberapa (negara) termasuk bangsa ini sebenarnya," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya