Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/Net
Desakan kepada Menteri BUMN, Erick Thohir, agar mengevaluasi kinerja Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terus mengalir.
Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu kerap membuat kegaduhan di internal Pertamina. Baru-baru ini, Ahok seolah menjadi orang yang paling tahu perihal sebab yang membuat Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) berencana mogok kerja.
Padahal pada faktanya, sebagaimana dijelaskan oleh Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) Iggi Haruman Achsien, bahwa perusahaan minyak plat merah ini sama sekali tidak pernah memiliki rencana pemotongan gaji karyawan.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai sikap Ahok jelas-jelas memiliki muatan politis, sehingga, patut bagi Erick Thohir untuk memecatnya.
"Saya kira tidak berlebihan kalau Erick Thohir harus mencari pengganti BTP dan tidak melibatkan tokoh politik dalam internal Pertamina. Pertamina ini kan BUMN strategis. Artinya kalo tidak tepat orang yang mengisi akan merusak reputasi," kata Dedi dalam keterangannya, Rabu (29/12).
Pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mendorong Erick Tohir untuk mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, Ahok tidak berhasil menunjukkan kinerjanya sebagai komisaris utama dalam meningkatkan produktivitas Pertamina. Kemudian, kata Dedi, kegaduhan yang ditimbulkan Ahok bisa menurunkan kepercayaan publik kepada Pertamina.
"Itu juga berdampak kepercayaan publik ke pemerintah. Dengan dua indikasi itu, saya kira perlu bagi Erick Thohir mengevaluasi kinerja kehadiran dari BTP," ujarnya.
Dedi menilai Ahok selaku komisaris utama juga melakukan tindakan yang melampaui batas. Seperti dari mengomentari sesuatu hal yang menjadi tugas direksi. Padahal, kapasitas Ahok bukan sebagai komisaris tetapi politisi yang berada di BUMN.
"Ini bisa mengganggu produktivitas. Kehadiran BTP membuat disharmoni dengan jajaran direksi lain, misalnya BTP berselisih pandang sesama komisaris terkait rencana mogok pekarja pegawai pertamina," katanya.
"Bahkan juga melakukan kritik kepada direksi yang semestinya kritik itu betul memang wilayahnya BTP tapi tidak di luar publik, misalnya di dalam rapat," demikian Dedi Kurnia.
