Berita

Mantan Menko Ekuin era Presiden Gusdur, Rizal Ramli/RMOL

Politik

RR: Harga Batubara Naik Harusnya Negara Untung, tapi Menkeu Terbalik Malah Ikut Oligarki

RABU, 29 DESEMBER 2021 | 17:30 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam tiga bulan terakhir, harga batu bara naik cukup tajam hingga mencapai 200 dolar Amerika Serikat per ton dari sebelumnya 60 dolar Amerika Serikat per ton.

Namun, penerimaan negara dari ekspor batu bara tersebut masih kecil. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi sejumlah kalangan masyarakat terutama para ekonom.

Mantan Menko Ekuin era Presiden Gusdur, Rizal Ramli menyampaikan, harga komoditas migas yang naik tersebut seharusnya menjadi ladang pendapatan bagi negara dalam bentuk pajak penjualan batu bara, bukan malah merugi.


"Seharusnya negara terima royalti dari ekspor batubara juga dari tadinya Rp 20 miliar bisa harusnya Rp 80-100 miliar," kata Rizal Ramli dalam acara diskusi virtual yang digagas Partai Gelora bertemakan Refleksi Akhir Tahun, Selamat Datang Tahun Politik, Bagaimana Nasib Indonesia di Masa Depan?, Rabu (29/12).

Tapi, menurut sosok yang pernah menjabat Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati justru tak memanfaatkan momentum tersebut.

"Menteri Keuangan terbaik mendengarkan lobi-lobi dari oligarki batu bara. Maka royalti batu bara dihapus menjadi 0, harusnya pendapatan dari royalti itu bisa dipakai supaya untuk rakyat," tuturnya.

Kemudian, Rizal Ramli juga mengkritisi ihwal tarif listrik yang tidak naik dalam dua tahun terakhir hingga menyusahkan rakyat kecil.

Selain itu, naiknya harga minyak goreng yang dikeluhkan masyarakat membuat perekonomian di Indonesia membingungkan sedang sehat atau tidak.

"Harga sawit naik hampir 100 persen pasarnya di dalam negeri harga minyak goreng juga naik tinggi sekali ibu-ibu mengeluh Kok semuanya naik apa cabe tentu tapi yang lain-lain juga naik semuanya," tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya