Berita

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Prof Muh Nur Sangadji/Repro

Politik

Dosen Pertanian Untad: Pemerintah Hentikan Nafsu Membuka Sawah Percetakan Baru

RABU, 29 DESEMBER 2021 | 10:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta tidak mengedepankan nafsu membuka sawah percetakan baru tanpa memahami ihwal ruang ekologi dan konsep tanah yang selama ini dipertahankan para leluhur.

Selain itu, pemerintah juga jangan serampangan membuka lahan persawahan tanpa adanya perhitungan kemampuan sokongan sumber air.

Begitu ditegaskan Dosen Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Prof Muh Nur Sangadji dalam menyikapi Perpres 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengatur sembilan bahan pokok penting pangan dalam webinar bertema “Mampukah Badan Pangan Nasional Mewujudkan Kedaulatan Pangan?”, Rabu (29/12).


Ia mengatakan, selama ini pemerintah salah kaprah dalam menyiapkan bahan pokok pangan dengan membuka lahan baru tanpa mempelajari daya dukung SDA yang dimiliki daerah.

“Sering salah kaprah nafsu kita menyiapkan pangan, terutama di bidang beras tapi kemudian membuka lahan secara serampangan. Sementara perhitungan tentang kemampuan sokongan dari sumber air itu sangat terbatas," jelas Profesor Nur Sangadji.

Dibanding membuka lahan baru tanpa perhitungan, kata dia, pemerintah harusnya mempertahankan sawah yang sudah ada dengan dukungan ekosistem yang baik.

Dia menguraikan, setiap daerah memiliki dokumen perencanaan untuk melakukan pembangunan. Dalam perencanaan, setiap daerah memasukkan satu instrumen untuk menjaga keseimbangan antaran pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan aspek lingkungan hidup.

Saat ini, yang perlu diperhatikan pemerintah adalah tidak hanya sekadar berbicara sarana produksi (saprodi) dan alat mesin pertanian (alsinta) semata.

“Saya kasih sedikit pikiran, misalnya berkaitan jasa ekosistem sebagai salah satu ukurannya dalam hal pangan dan air. Dua-duanya berhubungan,” imbuhnya.

Jika terdapat satu lahan kawasan yang masuk dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pihaknya meminta pemerintah memperhatikan ekosistem yang ada di sekitar lahan baru tersebut.

“Menurut saya ini sangat penting diperhatikan karena melalui jasa ekosistem, kita mengetahui di satu sistem itu airnya tersedia cukup atau tidak? Tinggi atau sedang atau rendah? Ketika airnya tinggi, belum tentu juga cukup untuk kebutuhan. Maka kita harus juga menghitung daya dukung, daya tampung lingkungan,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya