Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo/Net

Politik

Pemerintah Diminta Perluas Penggunaan Alat Pendeteksi Cepat Omicron

RABU, 29 DESEMBER 2021 | 07:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kemunculan kasus Omicron transmisi lokal mengindikasikan varian ini sdah menyebar di berbagai tempat. Untuk itu, pemerintah harus segera pasang kuda-kuda dengan memperluas penggunaan alat tes PCR SGTF (S-Gene Target Failure), teknologi yang diyakini  paling cepat mendeteksi Omicron.

“Artinya, orang yang dinyatakan positif perlu ditindaklanjuti dengan tes PCR SGTF agar diketahui dengan pasti apakah yang bersangkutan terpapar omicron atau tidak,” kata anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/12).
 
Rahmad Handoyo mengingatkan, tidak semua alat tes Covid-19 dapat membaca varian Omicron. Diperlukan marker khusus yang disebut S Gene Target Failure (SGTF) untuk menemukan varian Omicron.


Sementara sejauh ini, penggunaan  SGTF masih terbatas, hanya dipasang di pintu-pintu masuk kedatangan dari luar negeri.

Rahmad juga mendorong pemerintah agar segera melakukan langkah-langkah antisipasi dengan cara memperkuat sekaligus memperketat aturan yang sudah ada, terutama disaat liburan tahun baru yang sudah di depan mata.
 
“Selain dari sisi aturan, kita juga mendorong pemerintah untuk memperkuat testing dan tracing. Masalahnya, dengan ditemukannya varian Omicron yang melalui transmisi lokal ini kan mengindikasikan adanya potensi Omicron sudah menyebar di berbagai tempat. Nah, kemungkinan ini kan harus kita waspadai,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya