Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono (BS)/Net
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami kasus dugaan turut serta dalam proyek di Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara tahun 2017 hingga 2018 dan penerimaan gratifikasi oleh Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono (BS).
Hari ini, Selasa (28/12), penyidik memanggil empat orang sebagai saksi untuk tersangka Budhi Sarwono. Salah satunya, Marwiyah yang merupakan istri dari Bupati Budhi.
"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa siang (28/12).
Selain Marwiyah, KPK juga memanggil Subur Wiyono, Eman Setyawan, dan Indra Novento dari pihak swasta.
Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara periode 2017-2022 bersama Kedy Afandi (KA) selaku swasta telah diamankan pada Jumat (3/9).
Dalam perkara ini, Budhi memerintahkan Kedy menaikkan harga perkiraan sendiri (HPS) senilai 20 persen dari nilai proyek serta untuk perusahaan yang ingin mendapatkan proyek-proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee 10 persen dari nilai proyek.
Budhi disebut berperan aktif membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.
Tersangka Kedy pun selalu diarahkan oleh Budhi saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam grup Bumi Redjo (BR).
Penerimaan komitmen fee senilai 10 persen oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy. Budhi pun diduga telah menerima komitmen fee atas berbagai proyek pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar sejumlah Rp 2,1 miliar.
