Demo mahasiswa menuntut Ahok dipenjara beberapa waktu lalu./Net
Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok acap kali membuat kegaduhan di ruang publik, yang sejatinya sama sekali tidak perlu.
Mulai dari klaim mobil listrik yang notabene adalah masalah internal Pertamina yang harus diselesaikan di internal. Hingga teranyar soal klaim Ahok mengenai pemotongan gaji karyawan Pertamina yang belakangan diluruskan Komisaris Independen Pertamina bahwa ancaman mogok Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) tidaklah benar.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan arogansi mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang kerap kali membawa persoalan ke ruang publik hingga menjadi gaduh.
Padahal, terkait pemotongan gaji sendiri Pertamina telah menjelaskan bahwa yang sedang dibahas manajemen Pertamina adalah program agile working yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memilih skema
Working from Home (WFH) atau
Working from Office (WFO).
"Saya melihat ini soal dialog dan transparansi antara Direksi Pertamina dengan serikat karyawannya. Jadi Pak Ahok, sebagai Komut, mestinya membantu penyelesainnya dengan dingin. Tidak perlu sesumbar di media," kata Mulyanto kepada
Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Senin (27/12).
Atas dasar itu, Politisi PKS ini menilai, Ahok yang kerap menunjukkan gaya-gaya politiknya yang arogan seperti dulu itu masih terus menerus dilakukannya. Padahal, Ahok kini hanya menjabat Komisaris Utama Pertamina.
"Pak Ahok memang masih tetap seperti yang dulu. Heboh terus," sesalnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia, menilai pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Ahok ke ruang publik bukan malah membuat persoalan menjadi selesai.
Kata Dedi, yang terjadi justru sebaliknya, selama Ahok di Pertamina persoalan di perusahaan plat merah tersebut semakin menjadi-jadi.
"Termasuk statemen terkait ancaman mogok dan gaji karyawan, bagi Pertamina persoalan ini bukan kali pertama dan selalu dapat diselesaikan, tetapi saat ada Ahok justru terlihat semakin rumit, bahkan sesama elit di Pertamina terjadi kekisruhan," kata Dedi Kurnia.
Atas dasar itu, Dedi menyarankan agar Meneg BUMN Erick Thohir untuk mempertimbangkan agar politisi PDIP itu dicopot dari jabatannya di Pertamina. Sebab, menurutnya, Ahok hanya membuat gaduh tanpa solusi untuk perbaikan perusahaan plat merah seperti Pertamina.
"Erick Tohir layak mempertimbangkan pencopotan Ahok, tidak perlu khawatir siapa yang berada di balik BTP, selama tidak menghasilkan performa yang baik bagi Pertamina, Ahok tidak diragukan lagi untuk dikeluarkan," pungkasnya.
