Penambahan Kursi Wamen Bukanlah Kebutuhan Mendesak

Keputusan Presiden Joko Widodo dengan mengalokasikan kursi Wakil Menteri (Wamen) di Kementrian Sosial menjadi sorotan.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat, penambahan kursi Wamen dianggap tidak jelas dalam satu Kementrian.

“Semua tugas dan fungsi kementerian sesungguhnya sudah terbagi habis di unit eselon 1. Tugas dan fungsi eselon I juga sudah dijabarkan secara operasional oleh unit eselon II,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (27/12).

Sementara lanjutnya, semua kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi di setiap Kementrian ditentukan oleh seorang Menteri. Sementara, kata Jamiluddin, Sekjen biasanya mewakili Menteri dalam kegiatan seremonial lalu Dirjen mewakili menteri dalam bidang operasional sesuai tugas dan fungsi kementeriannya.

Dengan demikian, menurut penulis buku Perang Bush Memburu Osama ini, tugas dan fungsi setiap Kementerian pada dasarnya sudah terbagi habis. Tidak ada lagi tugas dan fungsi kementerian yang perlu didistribusikan untuk Wamen.

“Karena itu, penempatan Wamen di Kementerian pada dasarnya bukanlah kebutuhan. Sebab, Kementerian yang sudah memiliki kursi wamen juga kinerjanya tidak membaik,” tekan Jamiluddin.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 110/2021 Tentang Kementerian Sosial pada 14 Desember 2021. Jokowi menambah jabatan Wakil Menteri pada Kementrian Sosial. Sehingga total saat ini 16 jabatan Wamen berada dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

“Hal itu tentu tidak sejalan dengan keinginan Jokowi yang selalu ingin berhemat. Beban negara untuk 16 kursi wamen tentu tidak sedikit. Padahal negara saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan,” sesal mantan Dekan Fikom IISIP ini.

Disisi lain, Jamiluddin menangkap dalam penambahan kursi Wamen hanya untuk mengakomodir orang-orang yang dinilai berjasa mengantarkan Jokowi jadi presiden. Jadi, kursi wamen hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik.

“Selain memang tidak berkaitan dengan peningkatan kinerja kabinet, juga tidak sejalan dengan janjinya untuk menyusun kabinet yang ramping,” demikian Jamiluddin.