Berita

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir diminta mempertimbangkan memecat Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama/Repro

Politik

Bikin Pertamina Semakin Rumit, Lebih Baik Erick Thohir Copot Ahok!

SABTU, 25 DESEMBER 2021 | 21:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, soal pemotongan gaji karyawan Pertamina dibatalkan karena ancaman mogok Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dinilai politis.

Bagaimana tidak. Apa yang disampaikan Ahok berbeda dengan keterangan Komisaris Independen Pertamina, Iggi Haruman Achsien, yang menjelaskan bahwa tak ada pemotongan gaji di perusahaan minyak plat merah tersebut.

Iggi menyatakan, yang dibahas manajemen Pertamina adalah program agile working yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memilih skema Work from Home (WFH) atau Work from Office (WFO).


Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Ahok memang acap kali memberikan pernyataan yang membuat kisruh di ruang-ruang publik, bukan malah membuat suatu persoalan menjadi selesai.

"Termasuk statement terkait ancaman mogok dan gaji karyawan, bagi Pertamina persoalan ini (ancaman mogok FSPPB) bukan kali pertama dan selalu dapat diselesaikan. Tetapi saat ada Ahok justru terlihat semakin rumit, bahkan sesama elit di Pertamina terjadi kekisruhan," kata Dedi Kurnia kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (25/12).

Maka dari itu, Dedi menyarankan agar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengambil sikap tegas dengan mempertimbangkan agar Politisi PDIP itu dipecat dari kursi Komisaris Utama Pertamina.

"Erick Tohir layak mempertimbangkan pencopotan Ahok, tidak perlu khawatir siapa yang berada di baliknya, selama tidak menghasilkan performa yang baik bagi Pertamina, Ahok tidak diragukan lagi untuk dikeluarkan," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya