Berita

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir diminta mempertimbangkan memecat Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama/Repro

Politik

Bikin Pertamina Semakin Rumit, Lebih Baik Erick Thohir Copot Ahok!

SABTU, 25 DESEMBER 2021 | 21:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, soal pemotongan gaji karyawan Pertamina dibatalkan karena ancaman mogok Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dinilai politis.

Bagaimana tidak. Apa yang disampaikan Ahok berbeda dengan keterangan Komisaris Independen Pertamina, Iggi Haruman Achsien, yang menjelaskan bahwa tak ada pemotongan gaji di perusahaan minyak plat merah tersebut.

Iggi menyatakan, yang dibahas manajemen Pertamina adalah program agile working yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memilih skema Work from Home (WFH) atau Work from Office (WFO).


Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Ahok memang acap kali memberikan pernyataan yang membuat kisruh di ruang-ruang publik, bukan malah membuat suatu persoalan menjadi selesai.

"Termasuk statement terkait ancaman mogok dan gaji karyawan, bagi Pertamina persoalan ini (ancaman mogok FSPPB) bukan kali pertama dan selalu dapat diselesaikan. Tetapi saat ada Ahok justru terlihat semakin rumit, bahkan sesama elit di Pertamina terjadi kekisruhan," kata Dedi Kurnia kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (25/12).

Maka dari itu, Dedi menyarankan agar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengambil sikap tegas dengan mempertimbangkan agar Politisi PDIP itu dipecat dari kursi Komisaris Utama Pertamina.

"Erick Tohir layak mempertimbangkan pencopotan Ahok, tidak perlu khawatir siapa yang berada di baliknya, selama tidak menghasilkan performa yang baik bagi Pertamina, Ahok tidak diragukan lagi untuk dikeluarkan," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya