Berita

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir diminta mempertimbangkan memecat Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama/Repro

Politik

Bikin Pertamina Semakin Rumit, Lebih Baik Erick Thohir Copot Ahok!

SABTU, 25 DESEMBER 2021 | 21:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, soal pemotongan gaji karyawan Pertamina dibatalkan karena ancaman mogok Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dinilai politis.

Bagaimana tidak. Apa yang disampaikan Ahok berbeda dengan keterangan Komisaris Independen Pertamina, Iggi Haruman Achsien, yang menjelaskan bahwa tak ada pemotongan gaji di perusahaan minyak plat merah tersebut.

Iggi menyatakan, yang dibahas manajemen Pertamina adalah program agile working yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memilih skema Work from Home (WFH) atau Work from Office (WFO).

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Ahok memang acap kali memberikan pernyataan yang membuat kisruh di ruang-ruang publik, bukan malah membuat suatu persoalan menjadi selesai.

"Termasuk statement terkait ancaman mogok dan gaji karyawan, bagi Pertamina persoalan ini (ancaman mogok FSPPB) bukan kali pertama dan selalu dapat diselesaikan. Tetapi saat ada Ahok justru terlihat semakin rumit, bahkan sesama elit di Pertamina terjadi kekisruhan," kata Dedi Kurnia kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (25/12).

Maka dari itu, Dedi menyarankan agar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengambil sikap tegas dengan mempertimbangkan agar Politisi PDIP itu dipecat dari kursi Komisaris Utama Pertamina.

"Erick Tohir layak mempertimbangkan pencopotan Ahok, tidak perlu khawatir siapa yang berada di baliknya, selama tidak menghasilkan performa yang baik bagi Pertamina, Ahok tidak diragukan lagi untuk dikeluarkan," pungkasnya.

Populer

Kapolri Mutasi 55 Pati dan Pamen, Ada 3 Kapolda Baru

Selasa, 12 November 2024 | 23:52

Seluruh Fraksi di DPR Kompak Serang Kejagung soal Tom Lembong

Rabu, 13 November 2024 | 18:01

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

"Geng Judol" di Komdigi Jadi Gunjingan sejak Bapak itu Jabat Menteri

Rabu, 06 November 2024 | 07:53

Protes Aturan Hijab, Mahasiswi Iran Nekat Bugil di Depan Kampus

Minggu, 03 November 2024 | 16:18

Haikal Hasan Diminta Cek Joget Sadbor: Halal Nggak?

Minggu, 03 November 2024 | 10:41

Tak Terima Dikabarkan Meninggal, Joncik Laporkan Akun Facebook "Lintang Empat Lawang" ke Polisi

Kamis, 07 November 2024 | 06:07

UPDATE

Fahri Bachmid: Pembatalan Paslon Nomor Urut Satu oleh KPU Fak-Fak Inkonstitusional

Rabu, 13 November 2024 | 22:09

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan ke KPK

Rabu, 13 November 2024 | 21:55

Prabowo Ubah Sistem Haji, Selly Gantina Tekankan Perubahan Undang-Undang

Rabu, 13 November 2024 | 21:46

Proyek Lampu Pocong Kembali Diungkit di Debat Pilgub Sumut

Rabu, 13 November 2024 | 21:22

Basarnas Medan Dukung Agenda Aqua Bike Championship 2024 di Danau Toba

Rabu, 13 November 2024 | 21:01

Penguatan Kompolnas Penting untuk Efektivitas Pengawasan Polri

Rabu, 13 November 2024 | 20:48

All New Tucson Segera Meluncur, Hyundai Mulai Buka Pemesanan

Rabu, 13 November 2024 | 20:42

Soroti Kecelakaan Tol Cipuralang, Ijeck Minta KIR Usaha Angkutan Diperketat

Rabu, 13 November 2024 | 20:42

Debat Pilgub Terakhir, KPU Tak Bisa Jamin Paslon Tak Saling Serang Isu Personal

Rabu, 13 November 2024 | 20:32

Badan Intelijen Maroko Bantu Spanyol Sita 4,7 Ton Ganja di Kepulauan Canary

Rabu, 13 November 2024 | 20:23

Selengkapnya