Berita

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/Net

Politik

Direktur PPI: Persoalan Internal Pertamina Jadi Ramai karena Ahok Tak Paham Kewenangan

SABTU, 25 DESEMBER 2021 | 17:16 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Buruknya gaya komunikasi masih menjadi persoalan klasik yang belum diperbaiki Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Menduduki sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Ahok seperti tak tahu posisi dan berbicara di luar kewenangannya.

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno secara khusus menyoroti kegaduhan Ahok soal isu ancaman mogok kerja Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang disebut gara-gara pemotongan gaji karyawan Pertamina.


Padahal, jelas-jelas Direksi Pertamina tidak pernah melakukan pemotongan gaji karyawan. Yang dilakukan Pertamina, adalah membahas program agile working dengan memberikan kesempatan kepada karyawan memilih skema Working from Home (WFH) atau Working from Office (WFO).

"Model komunikasi yang disampaikan Ahok bikin ramai. Padahal itu sama sekali bukan kewenangan Ahok," kata Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (25/12).

Ia menjelaskan, apa yang terjadi di Pertamina adalah persoalan biasa. Namun karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu ikut berkomentar, maka jadi ramai dan gaduh.

Adi melanjutkan, apa yang dijelaskan Pertamina adalah hal wajar. Pasalnya, sudah banyak terjadi ketika pekerja memilih bekerja dari rumah atau WFH kemudian tidak menerima insentif transportasi.

"Pemotongan insentif bagi yang WFH itu kan perkara biasa, hampir terjadi di semua perusahaan di BUMN karena memang kalau WFH insentif sama transportnya tidak ada. Tidak ada cost yang dikeluarkan untuk itu," tutup Adi Prayitno.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya