NU Silakan Dekat dengan Pemerintah tapi Jangan Kehilangan Daya Kritis

Menjelang 2024 mendatang, PBNU diharap bisa arif merevitalisasi dan mereposisi peranan sebagai kekuatan civil society yang berpengaruh dalam politik nasional.

Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam tak menampik kedekatan NU dengan pemerintah memiliki nilai positif.

"Dengan dekat pemerintah, NU bisa menyampaikan aspirasi akar rumput lebih mudah ke pengambil kebijakan. Namun di sisi lain, peran NU sebagai kekuatan civil society semakin kehilangan daya kritisnya," ujar Khoirul Umam dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/12).

Yang terjadi belakangan, kedekatan tersebut membuat NU terlalu netral dan bahkan mendukung saat pemerintah menelurkan kebijakan kontroversial.

"Bahkan muncul juga statement mendukung Pilpres dikembalikan saja ke MPR, bukan lagi dipilih langsung oleh rakyat," katanya.

Mantan Ketua Tanfidz PCI-NU Queensland Australia ini menegaskan, NU butuh reorientasi arah politik kebangsaan agar semakin clear dan lebih tegas di bawah kepemimpinan Rois Am KH Miftakhul Ahyar dan Ketum PBNU terpilih, KH Yahya Cholil Staquf.

"PBNU tetap memiliki tanggung jawab modal untuk menjaga arah politik dan demokrasi Indonesia dengan memainkan peran strategis dalam konteks politik kebangsaan," pungkasnya.