Berita

Ilustrasi

Bisnis

Denny NJA: Bisa Jadi Ahok Menunggangi Ancaman Mogok

JUMAT, 24 DESEMBER 2021 | 22:04 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bahwa rencana pemotongan gaji karyawan Pertamina dibatalkan karena ancaman mogok  Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) patut dipertanyakan.

Sejak awal apa yang disebut Ahok sebagai rencana pemotongan gaji karyawan di perusahaan minyak plat merah itu tidak benar.

Komisaris Independen Pertamina, Iggi Haruman Achsien, telah menjelaskan bahwa yang sedang dibahas manajemen Pertamina adalah program agile working yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memilih skema Working from Home (WFH) atau Working from Office (WFO).


Karyawan yang memilih skema WFH dengan sendirinya tidak akan menerima komponen biaya transportasi dalam struktur gaji yang mereka terima.

Penjelasan senada juga telah disampaikan VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman.

Namun, Ahok kembali buka suara dan mengatakan bahwa pemotongan gaji karyawan dibatalkan karena ada ancaman mogok FSPPB pada tanggal 29 Desember hingga 7 Januari mendatang. Keputusan itu menurut Ahok diambil setelah pertemuan antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.  

“Pernyataan Ahok ini menimbulkan spekulasi baru bahwa dirinya bisa jadi menunggangi ancaman mogok tersebut. Pernyataan-pernyataan Ahok yang tidak berdasarkan itu bisa menciptakan image jelek mengenai Pertamina,” ujar konsultan komunikasi publik, Denny NJA, dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu (Jumat malam, 24/12).

Direktur Front Page itu menambahkan, Menteri Negara BUMN Erick Thohir perlu turun tangan untuk merapikan dan menertibkan pola komunikasi korporasi di Pertamina.

“Jangan sampai, kerja keras Direksi Pertamina selama ini dirusak oleh anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab dan merugikan perusahaan,” demikian Denny NJA.   

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya