Berita

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj usai menyampaikan laporan pertanggungjawaban di Muktamar NU/RMOL

Politik

MUKTAMAR NU

Said Aqil Siroj: Tidak Ada Satupun Dai dan Pesantren NU Terpapar Radikalisme

KAMIS, 23 DESEMBER 2021 | 13:56 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Nahdlatul Ulama komitmen mendukung pemerintah dalam memerangi paham radikal dengan memastikan tidak satupun pesantren-pesantren yang dimiliki NU di seluruh Indonesia terpapar aliran radikalisme.

Begitu ditegaskan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Sidang Pleno II di Gedung Serbaguna Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, Bandar Lampung, Kamis (23/12).

"PBNU menjamin tidak ada satupun dai-dai yang berpaham radikal. Pesantren-pesantren NU tidak ada yang tersusupi dan terkontaminasi dengan radikalisme," kata Said Aqil.


Dikatakan Said Aqil, PBNU memahami radikalisme berkembang sebagai akibat pemahaman keagamaan yang sempit dan kaku.

Pada sisi lain, Said Aqil menyamping posisi NU dalam mendukung lahirnya UU Anti terorisme yang lebih tajam dan lebih mampu mengantisipasi potensi terjadinya aksi terorisme.

"PBNU juga meminta agar Kominfo tegas menutup situs penyebar radikalisme, karena dari sinilah akar paham yang menyuburkan aksi terorisme," terangnya.

Dalam konteks keindonesiaan, lanjut Ketua Umum PBNU dua periode ini, NU menjadi organisasi yang berperan penting dalam integrasi Islam dan negara.

Terbukti hingga kini, NU berkomitmen menjaga eksistensi NKRI dan konsisten menjaga ideologi Pancasila, UUD 1945.

"NU dengan konsisten menolak setiap kelompok mana pun yang hendak merubah bentuk negara, baik negara agama maupun negara sekuler," katanya.

Said Aqil juga menyinggung soal eksistensi gerakan 212. Bagi dia, gerakan tersebut adalah gerakan politis yang berkembang dengan narasi kebangkitan Islam.

"NU juga menilai bahwa gerakan 212 bukanlah kebangkitan umat Islam melainkan gerakan politik. Pengagasnya jelas memiliki tujuan dan motif politik mengatasnamakan agama Islam," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya