Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/Net
Rencana aksi mogok serikat pekerja Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang digelar pada 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022 didasari oleh belum dipenuhinya tuntutan mereka yang ingin Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati dicopot.
FSPPB sebelumnya sudah berkirim surat kepada Direktur Utama PT Pertamina dan Menteri Ketenegakerjaan Indonesia pada 17 Desember 2021, dengan tembusan diantaranya Presiden, Kapolri, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menkeu dan beberapa pihak lainnya. Surat itu berisi pemberitahuan akan adanya aksi mogok kerja dari FSPPB.
Ada lima alasan yang melatari aksi tersebut digelar. Pertama, karena tidak tercapainya kesepakatan untuk melakukan perjanjian kerja bersama (PKB) di PT Pertamina antara pengusaha dan pekerja yang diwakili FSPPB. Kedua, pengusaha dan pekerja yang diwakili oleh FSPPB gagal melakukan perundingan.
Ketiga, tidak ada itikad baik dari Dirut untuk membangun Industrial Peace atau hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Lalu, Tidak diindahkannya berbagai upaya damai yang sudah ditempuh oleh FSPPB. Terakhir, diabaikannya tuntutan kepada menteri BUMN RI untuk mengganti pimpinan atau direktur utama Pertamina dengan yang lebih baik.
Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sebelumnya bungkam atas kasus ini akhirnya buka suara. Namun demikian, apa yang ditanggapi Ahok pada salah satu media tampaknya keluar dari konteks.
Sebab, Ahok mengamini bahwa rencana aksi mogok serikat pekerja FSPPB terkait dengan rencana direksi memangkas gaji karyawan.
"Katanya begitu," jawab Ahok pada media.
Sementara di satu sisi, tidak ada penyebutan aksi mogok kerja karena rencana pemotongan gaji karyawan dalam surat pemberitahuan mogok kerja dari FSPPB tertanggal 17 Desember 2022.
Pun dalam surat tertanggal 10 Desember 2022 yang dilayangkan FSPPB kepada Menteri Erick Thohir. Tuntutan mereka yang tertulis hanya meminta Dirut Pertamina Nicke Widyawati dicopot. Tidak ada tuntutan dan alasan soal gaji dalam kedua surat tersebut.
Di satu sisi, Komisaris PT Pertamina Iggi Haruman Achsien sudah meluruskan bahwa pihaknya sedang melakukan kajian pelaksanaan program Agile Working dimana karyawan diberi kesempatan untuk memilih pola kerja Work From Office (WFO) atau Work From Home (WFH).
“Bagi yang memilih bekerja secara WFH akan ada penyesuaian pada upah dengan pertimbangan pada aspek atau komponen transportasi. Bagi pekerja yang memilih WFO full tidak ada penyesuaian komponen gaji atau tetap,†urai Iggi.
Sementara yang perlu digarisbawahi dari kajian tentang pola kerja ini adalah pemotongan baru akan dilakukan perusahaan setelah ada persetujuan dari pekerja.
