Berita

Ketua Prodi S1 Fakultas Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Dr. Tato Sudiarto/Net

Politik

Diplomasi RI Saat Ini Terkesan Lembek Akibat Terafiliasi secara Ekonomi ke Negara Tertentu

RABU, 22 DESEMBER 2021 | 08:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Diplomasi RI pada zaman Menteri Luar Negeri Ali Alatas sangat kuat dalam prinsip bebas aktif yang teguh. Politik luar negeri Indonesia ketika itu punya peran yang berwibawa dan sangat dihormati, baik di lingkup ASEAN ataupun dunia internasional.

Begitu yang ditegaskan Ketua Prodi S1 Fakultas Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Dr Tatok Sudiarto, dalam acara diskusi virtual bertema "Evaluasi Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi RI", Selasa malam (21/12).

"Namun anehnya diplomasi RI saat ini terkesan lembek. Bisa jadi hal itu akibat Indonesia seperti telah terafiliasi atau menjadi subordinasi secara ekonomi maupun politik ke negara tertentu, khususnya China. Hal mana sebetulnya afiliasi ekonomi politk seperti ini sangat merugikan Indonesia,” papar Tatok.


Ia menambahkan, dalam hubungan ekonomi dengan China, Indonesia mengalami defisit besar. Hal ini memperlemah ekonomi nasional karena barang impor apapun bisa masuk. Mulai dari sampah, mainan anak, dan berbagai produk lainnya masuk ke Indonesia tanpa ada kebijakan proteksi.

"Pada saat ini terlihat Amerika Serikat (AS) berusaha untuk merebut Indonesia dari pengaruh China. Namun karena sepertinya telah terafiliasi, maka upaya AS tidak mudah. Menjadi agak sulit karena pengaruh China cukup kuat, karena afiliasi politik domestik berubah arah,” ucapnya.

Namun demikian, saat afiliasi Indonesia-China terlihat makin erat, muncul satu hal yang lucu. Yaitu saat China tiba-tiba saja memberi peringatan keras kepada Indonesia agar tidak lagi mengeksploitasi minyak laut lepas di blok Natuna.

"Padahal, blok Natuna adalah wilayah kedaulatan Indonesia. Respons Indonesia dalam hal ini lemah dan tidak terlihat tegas," terangnya.  

"Berdasarkan hal-hal di atas, menjadi penting untuk dievaluasi politik luarnegeri dan diplomasi Indonesia setahun terakhir, terutama dalam isu pembangunan, ekonomi, dan gender,” demikian Tatok Suadiarto.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya