Rencana Pekerja Mogok Terkesan Pesanan Oknum yang Ingin Gantikan Dirut Pertamina

Rencana mogok para pekerja PT Pertamina selama 10 hari dipandang bermuatan politik. Para pekerja PT Pertamina itu akan mulai mogok kerja Rabu (29/12) hingga Jumat 7 Januari 2022 mendatang.

Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Tri Sasono menyayangkan rencana mogok massal itu. Menurutnya, seharusnya para pekerja lebih mengerti mengapa dibentuk serikat pekerja.

Kata Tri Sasono, pembentukan serikat pekerja bukan untuk melakukan gerakan politik seperti meminta pencopotan seorang Direktur Utama Nicke Widyawati.

"Serikat pekerja yang mana tujuan dari perjuangan pekerja adalah hak-hak normatif untuk kesejahteraan para pekerja bukan untuk tujuan meminta mencopot Dirut Pertamina," demikian penjelasan Tri Sasono, Selasa malam (21/12).

Tri Sasono menjelaskan, pergantian direksi di BUMN bukan ranah dari serikat pekerja tapi merupakan hak dari pemegang saham dalam hal ini kementerian BUMN.

"Apalagi dengan ancaman pemogokan di Pertamina ini sudah sangat kontraproduktif nantinya," terang Tri Sasono.  

Ia mengaku khawatir aksi mogok di masa liburan panjang akan berdampak pada terganggunya ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Ia bahkan menengarai, aksi mogok itu merupakan bentuk sabotase pada pemerintah.

Selain itu, publik akan mempersepsikan aksi mogok itu sangat kuat muatan politiknya.

"Rencana aksi mogok FSPPB dipikir pasti ada muatan politik dan terkesan ada pesanan dari oknum yang ingin sekali mengantikan posisi Dirut Pertamina kelihatannya," pungkasnya.