Berita

Gubernur Papua, Lukas Enembe/Net

Politik

Gubernur Papua Bantah Dirinya akan Deklarasikan Diri sebagai Capres 2024

SENIN, 20 DESEMBER 2021 | 09:58 WIB | LAPORAN: AGUS DWI


Deklarasi "Calon Presiden (Capres) 2024 dari Ujung Indonesia Timur Lukas Enembe" yang akan digelar di Jakarta dipastikan sebagai hoax. Gubernur Papua, Lukas Enembe, menegaskan namanya telah dicatut untuk dikaitkan dengan acara tersebut.

Seperti disampaikan Jurubicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus, Gubernur Lukas Enembe merupakan kepala daerah yang masih aktif menduduki jabatannya. Sehingga kemunculan sejumlah konten yang beredar di media sosial itu merupakan pencatutan namanya tanpa izin.


"Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan bahwa informasi tersebut sangat merugikan identitasnya," kata Rfai Darus, melalui keterangannya, Senin (20/12).

Ditambahkan Rifai Darus, pihaknya meminta setiap orang yang mendapatkan konten informasi tersebut agar tidak menyebarluaskannya kembali, demi menghindari sanksi hukum.

"Lukas Enembe masih fokus menyelesaikan masa jabatannya sebagai seorang Gubernur Papua, masih banyak pekerjaan dan program Pemprov Papua yang diprioritaskan untuk dijalankan serta diselesaikan," tuturnya.

Rifai juga menjelaskan kecintaan Gubernur Lukas Enembe terhadap Indonesia sangatlah besar, namun bukan berarti pemaknaan terhadap cinta NKRI mengarah pada pencalonan dirinya sebagai calon presiden.

"Bagi Gubernur Lukas, hal tersebut justru menjadi ironi dan sungguh utopis," katanya.

Lanjut Rifai, siapapun di balik pembuatan konten dan penyebaran informasi bohong tersebut pasti memiliki agenda politik yang hendak menyudutkan ataupun mendiskreditkan Lukas Enembe.

Sejumlah konten hoax terkait Gubernur Papua Lukas Enembe bertebaran di media sosial beberapa waktu belakangan ini. Hoax tersebut memuat informasi bahwa Lukas Enembe akan mendeklarasikan dirinya menjadi calon presiden dari timur Indonesia di Jakarta.

Populer

Rektor UGM Ditantang Pamerkan Ijazah Jokowi

Selasa, 18 Maret 2025 | 04:53

Indonesia Dibayangi Utang Rp10 Ribu Triliun, Ekonom Desak Sri Mulyani Mundur

Jumat, 14 Maret 2025 | 12:40

KPK Kembali Panggil Pramugari Tamara Anggraeny

Kamis, 13 Maret 2025 | 13:52

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

KPK Didesak Segera Proses Laporan Dugaan Gratifikasi Gubernur Sumsel Herman Deru

Senin, 17 Maret 2025 | 14:09

Ekonom: Hary Tanoe Keliru Bedakan NCD dan ZCB

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:53

UPDATE

Fraksi Gerindra: Revisi UU TNI Bentuk Adaptasi Pertahanan Modern

Kamis, 20 Maret 2025 | 16:01

Ini Keunggulan Bigbox AI dalam Menopang Bisnis

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:51

Kalah Kenceng dari Marquez, Bagnaia Ingin Pakai Settingan Motor Tahun Lalu

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:42

Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen, Ini Tantangannya

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:37

Coretan Dinding Mahasiswa

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:23

Prajurit TNI Aktif Isi Jabatan Sipil, Kedaruratan atau Minim Kapasitas?

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:18

KPK Berhasil Lelang Barang Rampasan Rp42,35 Miliar

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:15

Cegah Saham Anjlok Lagi, Waka MPR Usul Penguatan Investor Institusional Domestik

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:14

The Fed Pangkas Proyeksi Pertumbuhan, Ekonomi AS Terancam?

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:07

Prabowo Ingin Ciptakan Kawasan Ekonomi Khusus di 38 Provinsi

Kamis, 20 Maret 2025 | 15:06

Selengkapnya