Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

Soal Henry Subiakto Tantang Pengkritik, Mardani Ali Sera: Dangkal, Kritik Itu Vitamin Bagi Pemerintah!

SABTU, 18 DESEMBER 2021 | 14:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Henry Subiakto yang menantang warganet untuk membuktikan dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks yang dialamatkan kepadanya, menuai reaksi sejumlah pihak.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merasa miris dengan komentar Henry yang dinilai dangkal dalam merespons segala kritikan publik.

Menurutnya, desakan publik terkait dugaan penyebaran hoaks di akun Twitter pribadinya soal video yang disebutnya ada Warga Negara Indonesia (WNI) sedang diserang di Amerika Serikat (AS) karena kebencian pada ras Asia, seharusnya biasa saja jika tidak melakukan kesalahan.


Belakangan, cuitan Henry pun sudah dihapus, meski beberapa orang telah mengambil tangkapan layar. Tidak sedikit warganet mengkritik Henry karena diduga menyebarkan hoaks lantaran itu video hoaks. 

"Sedih dengan komen dangkal ini. Kritik justru vitamin bagi pemerintah dan sehat bagi demokrasi," kata Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Sabtu (18/12).

Mardani menegaskan, kritik dari masyarakat itu sebetulnya sangat baik dan hal yang biasa di alam demokrasi. Sebab, negara dan pemerintah dua entitas yang berbeda. Oleh karena itu, Henry tidak perlu berlebihan dengan menantang warganet, padahal bukti tangkapan layar sangat jelas dia menyebarkan informasi hoaks.

"Justru sebagian masyarakat cinta dan sayang pada negara dengan mengkritik pemerintah. Justru sikap ABS (Asal Bapak Senang) yang menghancurkan Indonesia," demikian Mardani.


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya