Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Tiga TKA Dikabarkan Kena Omicron, Saleh Daulay: Saya Heran, TKA China Masih Banyak yang Masuk

JUMAT, 17 DESEMBER 2021 | 21:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta sungguh-sungguh untuk menjaga pintu-pintu masuk ke Indonesia. Terutama setelah dikonfirmasi adanya WNI yang positif terpapar Covid varian Omicron. Mengingat bahaya dan agresivitas virus ini, sejak awal banyak pihak yang mewanti-wanti agar kita mewaspadai varian baru ini.

Begitu yang ditegaskan anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, terkait adanya 3 TKA asal Cina yang terkonfirmasi positif Omicron di Manado, Jumat (17/12).

Saleh meminta agar pemerintah memperketat pintu masuk Indonesia guna mengantisipasi menyebarnya virus Covid-19 varian baru Omicron yang saat ini sudah terdeteksi masuk ke Indonesia.


"Nah, varian ini sekarang kan sudah ada di Indonesia. Sudah sepatutnya kewaspadaan ditingkatkan. Terutama pintu masuk ke Indonesia, khususnya bandara-bandara internasional,” tegas Saleh.

Ketua Fraksi PAN DPR RI ini meminta kepada pemerintah secara khusus, agar TKA asal China yang terdeteksi varian Omicron harus dikarantina dan diisolasi secara ketat.

"Harus dipastikan bahwa ketiga TKA itu tidak menyebarkan virus tersebut ke warga lainnya. Tentu lebih baik mengantisipasi daripada mengobati,” ujarnya.

Saleh mengaku terheran-heran, banyak TKA asal Cina yang masih bisa keluar masuk ke Indonesia. Terlebih saat ini Indonesia telah diancam varian baru Omicron beberapa hari terakhir.

"Saya sendiri heran. Di tengah situasi penyebaran virus seperti ini, TKA asal China masih banyak yang masuk ke Indonesia. Untuk apa kita diminta menerapkan prokes secara ketat, sementara TKA lalu lalang masuk ke Indonesia. Bukankah TKA itu potensial membawa masuk virus covid ke Indonesia?,” tutupnya.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya