Berita

Unggahan Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Bidang Hukum RI, Henry Subiakto yang dianggap hoax/Repro

Politik

Henry Subiakto Diduga Sebar Hoax, Akui Salah tapi Menolak Disebut Langgar Hukum

JUMAT, 17 DESEMBER 2021 | 11:54 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Dugaan penyebaran hoax atau informasi bohong ditujukan kepada Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Bidang Hukum RI, Henry Subiakto.

Dugaan penyebaran hoax tersebut terdapat pada unggahan Twitter Henry terkait foto seorang anak perempuan tertidur menjadi korban perang saudara di Irak.

"Anak ini rindu ibunya yg tlh tiada krn perang saudara di Irak. Ia melukis di lantai & tidur di atasnya. Banyak manusia menderita krn negaranya hancur dilanda konflik politik. Indonesia punya potensi itu, mk kita hrs jaga negeri ini dr jahatnya perusak kedamaian & kesatuan," demikian tulisan Henry disertai foto seorang anak perempuan tertidur, Kamis (16/12).


Sontak, unggahan tersebut langsung dibanjiri respons dari warganet. Hingga Jumat siang (17/12), unggahan tersebut telah dikomentari lebih dari 1,2 ribu warganet dan diunggah ulang sebanyak 537 kali.

Unggahan tersebut ramai karena dianggap sebagai penyebaran hoax. Salah seorang warganet, @BossTemlen meminta kepada Polri untuk mengusut dan menangkap Henry Subiakto karena dianggap menyebarkan hoax.

"Tolong Pak Divisi Humas Polri, kandangin dulu profesor dongok ini Henry Subiakto dah nyebar hoax, setelah itu kirim ke RSJ, kayaknya yang bersangkutan sedang mengalami gangguan kejiwaan. Yang setuju retweet!" tulis akun Twitter @BossTemlen.

Dalam unggahan warganet tersebut, turut disertakan tangkapan layar informasi mengenai foto yang diunggah Henry Subiakto. Dijelaskan, foto seorang anak kecil tersebut diunggah di situs Flickr pada 15 Juli 2012 silam dan bukan korban perang saudara di Irak seperti yang disebutkan Henry Subiakto.

Warganet pun ramai-ramai meminta kepada Polri untuk menindak Henry karena dianggap telah menyebarkan hoax.

Sadar menuai banyak reaksi dari publik, Henry yang juga dosen Universitas Airlangga ini mengakui kesalahan sejarah foto yang ia unggah. Namun ia membantah telah menyebarkan hoax.

Menurutnya, pihak-pihak yang menganggap unggahannya sebagai tindakan pidana adalah orang-orang pecinta keributan.

"Saya akui foto itu salah sejarahnya, tapi pesan utuhnya adalah perang akan bawa penderitaan ke banyak orang, maka kita harus jaga negeri ini agar damai, foto hanya ilustrasi. Bagi orang-orang pecinta keributan bukan pesan damainya yang ditangkap, tapi kekeliruan sejarah fotonya yang dianggap pidana," ujar Henry Subiakto.

Ia lantas mengurai maksud dari hoax sebagai pidana dengan menyinggung isi UU 1/1946, yakni menyiarkan kabar bohong untuk menerbitkan keonaran.

"Keonaran di sini di dunia fisik. Karena tahun 46 tidak dikenal dunia maya. Jadi sejak awal pesan itu untuk bikin onar. Lha ini pesan damai kok diserang. Perkara sejarah fotonya salah, pesannya tidak salah," tekan Henry Subiakto.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya