Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Survei LSI: Masyarakat Tak Pilih Capres Jago Pencitraan Tapi yang Kebijakannya Dirasakan

KAMIS, 16 DESEMBER 2021 | 22:07 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Laboratorium Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei yang dilakukannya terhadap 1,820 responden. Mengunakan Metode Materialisme Dialektika yang diterapkan dalam gejala sosial atau masyarakat dalam menentukan pilihan Penganti Jokowi dan Parpol pada Pemilu 2024, hasilnya menunjukan masyarakat tidak menyukai calon presiden yang jago pencitraan, namun menginginkan pemimpin yang kebijakannya langsung dirasakan.

Direktur Eksekutif LSI, Albertus Dino menjelaskan, hasil penelitian ini mendapati bahwa tokoh yang didambakan oleh masyarakat untuk menjadi presiden RI adalah tokoh yang memiliki kemampuan dan kredibilitas serta kerja-kerja nyata dan program-programnya berdampak pada ekonomi keluarga.

“Hal ini terjawab bahwa sebanyak 70,3 persen masyarakat tidak butuh pemimpin yang cakap dalam pencitraan dan tebar pesona saja tapi kebijakannya tidak berdampak pada ekonomi keluarga masyarakat, sementara 29,7 persen menyatakan tokoh yang mampu dan tetap melanjutkan program program prorakyat dan pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh presiden Jokowi,” kata Albertus Dino dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis malam (16/12).


Selain itu, tambah Albertus, masyarakat puas dengan kinerja kabinet Presiden Jokowi yang dinilai mampu memulihkan ekonomi dan mengendalikan pandemi Covid-19.  

Sementara, lanjut Albertus, saat 1,820 responden ditanya siapakah yang paling pantas dipilih sebagai Presiden ke-18 pengganti Jokowi dari kalangan menteri dan pejabat, kepala daerah dan elite parpol. Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto paling banyak dipilih responden.

“Saat ditanyakan siapa tokoh yang paling akan dipilih sebagai presiden RI ke-8 jika diadakan pemilihan presiden hari ini, maka nama Airlangga Hartarto menjadi pilihan yang teratas, dipilih sebanyak 16,2 persen, Ganjar Pranowo 15,9 persen dan Prabowo Subianto 15,8 persen,” beber Albertus.

Diikuti, Sri Mulyani 4,3 persen, Gatot Nurmantyo 4,2 persen, Puan Maharani 4,1 persen, Muhaimin Iskandar 3,9 persen, Moeldoko 3,7 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 3,4 persen, Anies Baswedan 3,4 persen, Sandiaga Uno 3,4 persen, Ridwan Kamil 1,9 persen , Erick Thohir 1,8 persen , Khofifah Indar Parawangsa 1,4 persen,Tri Risma Harini 1,4 persen, , dan yang tidak menjawab sebanyak 11,6 persen.

Albertus menjelaskan, survei dilakukan dengan metode Materialisme Dialektika. Untuk mendapat hasil yang terbaik penelitian dilakukan dengan Metode Survei Jajak Pendapat dimasyarakat dengan mengambil sample sebanyak 1,820 di 34 Provinsi secara proposional dan terukur.

Pengambilan Sample mengunakan Metode Multistage Random Sampling dengan tingkat kepercayaan dari hasil Survei sebesar 95 persen dan memiliki Margin of Error sebesar kurang lebih 2,3 persen. Adapun penelitian di masyarakat dilakukan mulai 24 November sd 9 Desember 2021.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya