PKB Tak Pusingkan Sosok Moeldoko, yang Penting Menteri ATR/BPN Bisa Reforma Agraria

Sejumlah posisi strategis Kabinet Indonesia Maju dikabarkan akan dirotasi dan diisi orang baru, seiring perombakan kabinet atau reshuffle yang dikabarkan akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada Rabu Pahing tanggal 22 Desember.

Diantara yang dikabarkan akan digeser ialah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Disebut-sebut, sosok mantan Panglima TNI ini bakal mengisi kursi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Sementara, posisi Moeldoko di KSP bakal digantikan Mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan, tidak masalah siapapun yang mengisi kursi Menteri ATR/BPN, selama bisa menjalankan program nasional yakni mewujudkan reforma agraria.

"Tugas strategis yang lebih penting adalah bagaimana ATR/BPN segera mewujudkan amanat reforma agraria, itu kan yang penting," ujar Daniel Johan di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/12).

Dikatakan Daniel Johan, reforma agraria saat ini perlahan berjalan dan tidak cukup untuk dikatakan memuaskan. Pasalnya, reforma agraria hanya berfokus pada sertifikasi lahan milik petani dan masyarakat kecil.

"Kalau sekarang kan reformasi agraria kan masih jalan di tempat, ada tapi masih sangat sedikit, yang baru berjalan cukup baik kan legalisasi atau sertifikasi yang lahannya sudah clear, cuma enggak ada sertifikat jadi di sertifikasi, itu sangat berarti bagi petani atau pemilik lahan," terangnya.

Legislator PKB ini mengatakan, andai benar Moeldoko dipilih Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN, maka akan menjadi catatan sejarah jika bisa mewujudkan realisasi reforma agraria.

"Yang belum berhasil itu reforma agraria, dan kalau Pak Moeldoko di tangan dia reforma agraria bisa berjalan, itu top, itu prestasi sejarah yang sudah puluhan jalan di tempat," pungkasnya.