Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas/Ist
Kementerian Agama telah menyiapkan langkah strategis untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan Agama.
Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan dia sudah memerintahkan kepada jajarannya untuk melakukan investigasi terhadap sekolah yang terindikasi melakukan pelanggaran serupa seperti terjadi di kota Bandung.
Kasus kekerasan dan pelecehan seksual terjadi di beberapa Lembaga Pendidikan Agama. Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah strategis untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kembali kasus serupa.
Hal ini ditegaskan Menag usai meresmikan Program Studi Siber Pendidikan Agama Islam (PAI) di kampus IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, Selasa (14/12/2021). Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan investigasi.
“Melakukan investigasi kepada sekolah-sekolah seperti ini, boarding-boarding ini, yang kita sinyalir terjadi pelanggaran serupa, kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan seterusnya,†tegas Menag meresmikan Program Studi Siber Pendidikan Agama Islam (PAI) di kampus IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, Selasa (14/12).
Menurut Yaqut, kasus kekerasan seksual berdampak buruk bagi anak bangsa. Apalagi, lembaga yang pemimpinnya yang melakukan kekerasan seksual menggunakan atas nama agama.
Langkah kedua, lanjut Menag, pihaknya menjalin kerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), aparat kepolisian, dan pihak terkait lainnya dalam penanganan masalah ini, termasuk dalam proses investigasi.
Ia mengaku khawatir kasus pelecehan seksual yang belakangan mencuat di lembaga pendidikan itu merupakan fenomena gunung es.
“Mudah-mudahan tidak ada lagi kasus. Kita mohon dukungan, kita bisa tuntaskan permasalahan ini dengan cepat. Ini bukan hanya merugikan Islam, tapi juga anak-anak yang menjadi korban dan keluarga mereka, kasihan sekali,†jelas Politisi PKB ini.
“Proses investigasi sudah mulai berjalan. Saya minta seluruh jajaran untuk secepatnya melaporkan kepada saya temuannya, supaya bisa segera diambil langkah,†lanjutnya.
Ketiga, Kementerian Agama juga akan memperbaiki prosedur pemberian izin operasional lembaga pendidikan agama dan keagamaan.
Dijelaskan Yaqut, dalam upaya mencegah insiden serupa, pelaksanan verifikasi dan validasi dilakukan secara ketat sebelum menerbitkan rekomendasi.
“Jadi tidak boleh rekomendasi yang muncul dari Kementerian Agama itu hanya berupa kertas. Rekomendasi harus didasarkan pada hasil verifikasi dan validasi lapangan. Jadi petugasnya harus datang melihat, menyaksikan, baru mengeluarkan rekomendasi izin,†tegasnya.
“Saya sudah minta Dirjen Pendidikan Islam untuk mengawal hal ini,†tandasnya.
