SELASA, 14 DESEMBER 2021 | 14:49 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK
Permintaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dihapus atau menjadi nol persen dinilai sudah tepat.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan, partainya siap mendukung dan mengawal apa yang menjadi harapan Firli Bahuri.
Menurutnya, pemberlakuan presidential threshold 20 persen untuk pencalonan presiden dan wakil presiden sangat membatasi ruang bagi tokoh potensial untuk maju.
"Threshold membatasi figur masuk gelanggang dan terjadinya fenomena jual beli tiket atau perahu," kata Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/12).
Di sisi lain, lanjut Mardani, perlu dilakukan revisi terhadap UU No 7/2017 tentang Pemilu untuk bisa merealisasikan keinginan Firli Bahuri.
Jika revisi tidak memungkinkan, ditambahkan anggota Komisi II DPR RI ini, Presiden Joko Widodo bisa menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (Perppu) untuk menghapus presidential threshold.
"PKS masih terus mengusulkan revisi UU Pemilu atau Perppu agar bisa segera (direalisasikan)," pungkasnya.
Adapun salah satu alasan Firli Bahuri menyampaikan itu karena banyaknya keluhan kepala daerah dan anggota legislatif soal besarnya biaya Pilkada yang harus dikeluarkan.
Hal ini, sambung Firli, menjadi faktor utama yang menjadi pemicu seorang kepala daerah maupun anggota legislatif melakukan korupsi, agar modal yang telah dikeluarkan untuk pencalonan bisa kembali.
Sama seperti mencalonkan presiden, setiap kepala daerah wajib diusung oleh partai politik yang sedikitnya memiliki 20 persen kursi di DPRD.
Keluhan-keluhan kepala daerah maupun anggota legislatif itu disampaikan saat Firli melakukan kunjungan ke berbagai daerah dalam rangkaian kegiatan rapat koordinasi (rakor) bersama Forkopimda dan APH maupun kegiatan sosialisasi pendidikan antikorupsi yang memang digalakan oleh KPK lewat program Trisula pemberantasan korupsi.
“Semua para kepala daerah mengeluhkan besarnya biaya Pilkada, anggota legislatif juga mengatakan mahal. Sehingga banyak yang melakukan korupsi,†tutur Firli menjelaskan maksudnya agar presidential threshold 0 persen kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu sore (12/12).
