Firli Bahuri Benar, Preshold 0 Persen agar Pilpres Tidak Jadi Lapak Oligarki

Pernyataan Firli Bahuri terkait perlunya presidential threshold/Preshold ditiadakan atau 0 persen dibenarkan oleh pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran.

Menurut Andi, argumentasi Firli yang membuat relasi antara korupsi dan sistem pemilihan umum (presiden) logis. Sebab, jika ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dipatok tinggi, maka akan berdampak pada biaya sewa kendaraan partai politik yang juga tinggi.

Apalagi, selain sewa kendaraan Parpol, Andi berpendapat, seorang kandidat presiden masih harus mengeluarkan biaya tinggi untuk berbagi dengan parta koalisi lainnya.

"Berimplikasi kepada tingginya ‘biaya’ sewa perahu (Parpol) yang harus dikeluarkan oleh kandidat. Belum lagi ongkos politik yang harus ditunaikan oleh kandidat untuk berbagi kursi kepada orang partai koalisi pendukung yang nantinya duduk di kabinet," demikian kata Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/12).

Pria lulusan Doktor Politik di Unpad ini berpendapat, tingginya biaya politik menjadi pintu masuk seseorang untuk bertindak korupsi.

Ia juga melihat, kandidat yang sudah tersandera oleh partai politik anggota koalisi akan sulit menemukan seorang menteri yang memiliki integritas dan moralitas yang baik.

"Idealnya memang PT nol persen agar Pemilu (Pilpres) tidak menjadi beban kandidat dan tidak pula menjadi lapak para pemodal alias oligarki ekonomi yang kehadirannya menjadi pemantik prilaku korupsi," pungkas Andi.