Berita

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Presiden Erdogan: Media Sosial Menjadi Ancaman Demokrasi

SENIN, 13 DESEMBER 2021 | 17:59 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Media sosial telah menjadi salah satu sumber ancaman utama bagi demokrasi saat ini karena tidak bisa melindungi tanpa memaksakan sensor yang tidak semestinya.

Begitu disampaikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pesan videonya pada konferensi komunikasi yang diselenggarakan pada Sabtu (11/12) waktu setempat.

“Sementara jaringan media sosial pada awalnya dipasarkan sebagai ‘simbol kebebasan’, mereka telah menjadi ancaman bagi masyarakat demokratis,” kata Erdogan, seperti dkutip dari Associated Press pada Senin (13/12).


 â€œKami berusaha melindungi rakyat kami, terutama bagian masyarakat yang rentan, dari kebohongan dan disinformasi tanpa melanggar hak warga negara kami untuk menerima informasi yang akurat dan tidak memihak,” lanjut Erdogan.

Sejak tahun lalu, Turki telah mewajibkan perusahaan media sosial yang memiliki lebih dari satu juta pengguna untuk menyimpan data dan memelihara perwakilan hukum di Turki. Perintah tersebut meyakinkan Facebook, YouTube, dan Twitter untuk mendirikan kantor satelit di sana.

Saat ini Turki juga sedang mempertimbangkan undang-undang yang akan melarang penyebaran informasi palsu secara online, istilah yang sangat sulit untuk didefinisikan baik untuk platform media sosial dan miliaran penggunanya.

Jika undang-undang itu disahkan, itu akan menciptakan posisi regulator media sosial yang mampu secara resmi menganggap posting sebagai informasi yang salah atas nama pemerintah. Mereka yang memposting konten ofensif yang baru dapat menghadapi hukuman lima tahun penjara.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya