Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Habiburokhman/Net
Tidak ada yang salah dari permintaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengharapkan agar Presidential Threshold 0 persen.
Begitu dikatakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Habiburokhman dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/12).
"Itu kan pendapat beliau, silakan saja. Gak ada masalah," ujar Habiburokhman.
Dikatakan anggota Komisi III DPR RI itu, Partai Gerindra siap bertarung pada Pemilu Serentak 2024 berapapun threshold yang dipakai.
"Kalau Gerindra sih gak pusing, mau PT 20 persen, 15 persen, mau 5 persen, mau 0 persen, kami siap aturan," pungkasnya.
Adapun salah satu alasan mengapa Firli Bahuri menyampaikan itu, ialah banyaknya keluhan kepala daerah dan anggota legislatif lantaran besarnya biaya Pilkada yang harus dikeluarkan.
Hal ini, sambung Firli menjadi faktor utama yang menjadi pemicu seorang kepala daerah maupun anggota legislatif melakukan korupsi, agar modal yang telah dikeluarkan untuk pencalonan bisa kembali. Sama seperti mencalonkan Presiden, setiap kepala daerah wajib diusung oleh partai politik yang sedikitnya memiliki 20 persen kursi di DPRD.
Keluhan-keluhan kepala daerah maupun anggota legislatif itu disampaikan saat Firli melakukan kunjungan ke berbagai daerah dalam rangkaian kegiatan rapat koordinasi (rakor) bersama Forkopimda dan APH maupun kegiatan sosialisasi pendidikan antikorupsi yang memang digalakan oleh KPK lewat program Trisula pemberantasan korupsi.
“Semua para kepala daerah mengeluhkan besarnya biaya Pilkada, anggota legislatif juga mengatakan mahal. Sehingga banyak yang melakukan korupsi,†kata Firli menjelaskan maksudnya agar PT 0 persen kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu sore (12/12).
