Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/RMOL
Ambang batas presiden atau presidential threshold yang diusulkan 20 persen pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 kurang disenangi oleh sebagian partai politik.
Salah satunya, Partai Demokrat. Demokrat menilai ambang batas presiden 20 persen sudah ketinggalan zaman alias kudet.
Begitu yang disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, mengenai ambang batas presiden 0 persen sebagaimana diwacanakan Firli Bahuri, Minggu (12/12).
"Bagi Demokrat, ambang batas presiden 20 persen sudah ketinggalan zaman, sudah kudet/kurang update, dan tidak relevan. Karena aturan itu dibuat ketika pileg dilakukan sebelum Pilpres, tepatnya jelang pemilu 2009. Sehingga, kalau dulu masih masuk akal, kekuatan politik terkini yang tercermin di raihan kursi parlemen di tahun yang sama, digunakan sebagai dasar untuk bisa mengajukan calon presiden,†ucap Herzaky.
Dia mengatakan, sejak 2019 pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilakukan secara serentak. Menurutnya, sangat tidak relevan lagi jika harus ada ambang batas 20 persen.
"Sedangkan sekarang, sejak 2019, Pileg dan Pilpres dilakukan serentak. Sangat tidak relevan dan tidak masuk di akal, kalau mengajukan calon presiden menggunakan raihan suara di parlemen lima tahun lalu,†katanya.
Oleh karena itu, lanjut Herzaky, wajar saja jika pertanyaan besar mengemuka yang menyampaikan mbang batas presiden yang sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan saat ini.
“Mengapa ngotot untuk dipertahankan? Banyak pihak menilai, mempertahankan ambang batas presiden sebesar 20 persen padahal sudah tidak relevan lagi, hanyalah untuk melanggengkan oligarki dan menghalang-halangi calon-calon pemimpin nasional potensial untuk ikut berlaga dalam kontestasi pilpres,†ujarnya.
Padahal, kata Herzaky, semakin banyak calon yang bisa ikut bertarung di Pilpres 2024, akan semakin baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Rakyat punya semakin banyak pilihan.
Ia berpendapat Indonesia membutuhkan pemimpin nasional yang berkualitas. Dengan demikian, demokrasi Indonesia semakin sehat.
"Karena mendapatkan pemimpin nasional yang lahir dari iklim kompetisi yang sehat, jujur, dan adil, dengan ruang yang terbuka lebar bagi putra-putri terbaik bangsa ini untuk ikut dalam kontestasi calon pemimpin nasional,†tandasnya.
