Firli Bahuri: Hukuman Berat dan Pemiskinan Mungkin Menghentikan Korupsi, Tapi Membangun Budaya Antikorupsi Jadi Pilihan Mendasar

Semangat untuk satu padu membangun budaya antikorupsi merupakan aspek yang paling utama dalam pemberantasan korupsi, ketimbang sekadar berpikir hukuman berat untuk menciptakan efek jera koruptor.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yakin korupsi yang melilit bangsa sesungguhnya bisa diselesaikan dengan tuntas, jika semua anak bangsa ambil peran dalam orkestra pemberantasan korupsi.

Pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) kemarin, Firli tegas meminta Presiden Joko Widodo untuk memimpin orkestra pemberantasan korupsi tersebut. Orkestra yang dipimpin Presiden RI harus menyasar kepada setiap kamar kekuasaan, kamar legislatif, kamar eksekutif, dan kamar yudikatif.

“Di kamar kekuasaan eksekutif, di sanalah terbanyak anggaran terdistribusikan dan menumpuk. Hukum besi adalah di mana kekuasaan, ada kesempatan dan ada tumpukan uang, maka di sanalah akan terjadi korupsi. Power tends corrupt, absolute power corupt absolutely,” tuturnya kepada redaksi, Jumat (10/12).

Firli Bahuri menilai, korupsi masih ada bukan karena hukuman kurang berat, bukan juga karena korupsi tidak dimiskinkan. Hukuman berat bahkan hukuman mati dan pemiskinan mungkin menghentikan korupsi. Tapi jika korupsi, suap menyuap, jual beli jabatan, dan komitmen fee proyek masih dianggap budaya, maka korupsi tidak akan pernah berakhir.

“Karenanya membangun budaya antikorupsi menjadi pilihan yang mendasar,” tegasnya.

Dia yakin, indeks persepsi korupsi bisa meningkat jika keterbukaan dan demokrasi terlaksana dengan baik dan benar. Keterbukaan dan demokrasi seharusnya menjadi mimpi buruk bagi para korupsi kaena semuanya sudah terbuka.

Dengan keterbukaan dan demokrasi seharusnya tidak ada lagi transaksi, biaya politik mahal, jual beli perahu parpol, hingga tidak ada lagi pilkada, pileg, dan pilpres yang berbiaya mahal.

“Dengan keterbukaan dan demokrasi seharusnya biaya menjadi nol rupiah. Karena itu kekuasaan  kamar partai politik harus bersih dari korupsi. Dengan begitu, korupsi saya sangat yakin Indonesia bebas dan bersih dari korupsi,” tegasnya.

“Mari berkarya untuk bangsa, berbakti untuk negeri, membebaskan dan membersihkan NKRI dari praktik-praktik korupsi,” demikian Firli Bahuri.