Berita

Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia Tandjung/RMOL

Politik

Pembahasan RUU IKN Harus Paralel dengan Revisi UU 29/2007 tentang DKI Jakarta

KAMIS, 09 DESEMBER 2021 | 17:27 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Harus dilakukan revisi pada UU 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Revisi itu, dikatakan Ketua Panitia khusus (Pansus) rancangan undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dapat dilakukan paralel dengan pembahasan naskah RUU IKN.

"Kalau sekarang dia (Jakarta) daerah khusus ibu kota, kalau nanti di sana (Penajam Paser Utara) jadi daerah khusus ibu kota juga. Ini kan tentu kan harus ada perubahan undang-undangnya," ujar Doli Kurnia Tandjung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (9/12).


Selain soal status kekhususan, kata Doli, juga perlu dikaji bagaimana status aset-aset negara yang ada di Jakarta setelah ibukota resmi dipindah nantinya.

"Termasuk semua aset-aset yang ada di DKI, makanya ada dalam undang-undang itu ada pasal yang mengatur barang milik negara, BMN itu," katanya.

"Kita juga sudah kasih ini (masukan) misalnya pengalihan status, kemudian misalnya apakah itu dilelang, atau dijual segala," sambung legislator Partai Golkar ini.

Untuk memutuskan itu, lanjutnya, DPR RI bersama pemerintah akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan bagaimana nantinya nasib aset-aset negara itu.

"Karena ini barang milik negara, harus rakyat atau negara lah yang paling representasi mau diapakan negara ini," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya