Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim/Net
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI harus bisa memastikan istitusi mereka aman dari serangan siber hingga upaya peretasan. Terutama ketika menjelang berjalannya tahapan Pemilu 2024.
"Sebagai penyelenggara pemilu, sistem teknologi informasi yang dimiliki KPU harus bisa dipastikan aman dari berbagai bentuk serangan dan pembobolan," ucap Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, di Jakarta, Kamis (9/12).
Luqman pun mengingatkan kasus peretasan yang dialami laman KPU Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu. Kala itu, peretas mengunggah tampilan terkait dengan kasus bunuh diri mahasiswi berinisial NW.
Menurut legislator asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, KPU harus membangun sistem keamanan IT dengan baik karena terkait erat dengan kepercayaan publik terhadap kinerja institusi tersebut. Terutama ketika nanti berhubungan dengan informasi-informasi hasil Pemilu dan Pilkada.
"Semua pihak, terutama KPU dan Pemerintah, harus mengambil pelajaran dari peristiwa peretasan situs KPU Provinsi Jawa Timur dengan terus-menerus memperkuat kemampuan sistem keamanan teknologi informasi," tuturnya.
Luqman juga menegaskan, kasus peretasan harus diantisipasi sejak dini. Jangan sampai muncul kekacauan sosial dan politik akibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap informasi hasil pemilu yang dikelola KPU.
Ia juga meminta KPU bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membangun kerja sama dengan perusahaan-perusahaan keamanan teknologi informasi yang sudah diakui dunia.
Terakhir, Luqman juga memintan dilakukan pengujian atas sistem teknologi informasi sebelum secara resmi digunakan oleh KPU.
"Kalau perlu dengan membuat sayembara terbuka uji serangan atau pembobolan sehingga kalau masih ada celah atau bug dapat diperbaiki lebih dini," demikian Luqman Hakim.
