Pengamat Kebijakan Publik, Asep Warlan Yusuf/Net
Seiring isu reshuffle yang menguat belakangan ini, muncul dugaan kalau PDI Perjuangan akan mengambil alih kursi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dari Tito Karnavian. PDIP ingin mendudukkan Tri Rismaharini yang saat ini menjabat Menteri Sosial (Mensos) sebagai Mendagri.
Isu yang bergulir tersebut disinyalir untuk mendukung strategi pemenangan PDIP di Pemilu 2024. Sebab, akan ada 272 daerah yang kepala daerahnya dipegang Pelaksana Tugas (Plt).
Menurut pengamat Kebijakan Publik, Asep Warlan Yusuf, apabila posisi Mendagri dijabat kader PDIP justru akan kontraproduktif, karena berpotensi dicurigai publik. Bahkan bukan tidak mungkin Plt kepala daerah hanya akan menjadi kambing hitam, meski tugas yang dijalankan sudah benar.
"Jadi tidak nyaman, ketika Plt dimanfaatkan partai politik yaitu PDIP. Akan ada dua kerugian yaitu kerugian bagi Plt dan PDIP yang selalu dituduh. Kalau ada apa-apa, kesalahannya dari PDIP nih karena memunculkan menteri yang berasal dari PDIP," papar Asep Warlan, kepada
Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (7/12).
Apabila reshuffle benar dilakukan, Gurubesar Universitas Parahyangan (Unpar) tersebut meminta presiden tegas dalam menentukan Mendagri. Menurutnya, kursi Mendagri harus diisi orang-orang yang tidak terafiliasi dengan parpol.
Bagi Asep, saat ini Tito Karnavian sudah berbau politik karena kedekatannya dengan presiden. Namun, Tito dinilai relatif agak aman dibandingkan orang PDIP murni untuk menjadi Mendagri.
"Walaupun Tito sudah blokotan juga main politiknya. Jangankan saat menjadi Mendagri, waktu menjabat Kapolri begitu banyak dia 'menguntungkan' presiden. Nah yang paling aman, jabatan Mendagri jangan diganti," tutupnya.
