Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Peneliti CSIS: Ancaman Demokrasi Ialah Politik Berbiaya Mahal

KAMIS, 09 DESEMBER 2021 | 02:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Peneliti CSIS Arya Fernandez berpendapat bahwa sistem demokrasi di Indonesia masih berada di jalan yang benar atau baik-baik saja. Pasalnya, dia percaya bahwa setiap individu di Indonesia secara alamiah memiliki naluri bebas berpendapat tanpa dihantui oleh rasa takut berekspresi.

“Secara alamiah kita juga punya kesadaran untuk terlibat dalam aktivitas politik tanpa harus dicurigai,” ucap Arya  "Demokrasi Timur Berjaya (?)" persembahan What's Viral, di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (8/12).

Dari sisi itu, kata Arya, capaian demokrasi Indonesia dinilainya cukup baik meskipun ada kritik yang mencederai sistem demokrasi itu sendiri.


Namun disisi lain, ia mengungkapkan bahwa yang menjadi ancaman demokrasi di Indonesia adalah soal politik berbiaya mahal.

“Saya kira itu terjadi karena mungkin ada efek dari sistem kepemiluan kita bukan demokrasinya jadi sistem kepemiluan yang mempunyai ekses-ekses dengan biaya politik yang mahal. Dan menurut asumsi saya disetiap proporsionalitas dengan suara terbanyak itu menjadi salah satu kontributor yang memperkuat politik yang berbiaya mahal terutama di level pemilu legislatif,” tegasnya.

Dia membayangkan jika seorang Caleg maju di daerah pilihannya, dengan luas kampanye yang sangat besar penduduk yang banyak, geografi yang sulit, belum lagi level kompetisi politik antar partai yang sangat kompetitif dan itu membuat biaya untuk melakukan mobilisasi jadi lebih berat.

"Di Pulau Jawa mungkin lebih berat lagi karena tingkat kepadatan pendudukan lebh tinggi jumlah pemiluhnya lebih banyak, untuk merawat konstituen juga semakin mahal. Jadi kalau memang ada revisi UU Pemilu, saya kira dorongan untuk menerapkan kembali sistem proporsionalitas tertutup di mana pemilh hanya pemilih tanda atau lambang partai paling tidak itu menurunkan cost politik kita dari sisi pencalegan,” pungkas Arya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya