Berita

Meta Platforms Inc/Net

Dunia

Meta Siap Tendang Akun Terkait Junta Militer Myanmar dari Setiap Platformnya

RABU, 08 DESEMBER 2021 | 17:42 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Raksasa teknologi Amerika Serikat (AS), Meta Platforms, yang sebelumnya dikenal sebagai Facebook, mengumumkan akan melarang semua akun yang dikendalikan oleh junta militer Myanmar.

Direktur kebijakan publik Meta untuk Asia Pasifik, Rafael Frankel pada Rabu (8/12) mengumumkan akan menghentikan semua entitas yang terkait dengan militer Myanmar atau Tatmadaw. Itu juga tindaklanjut dari keputusan pada Februari, ketika Facebook melarang Tatmadaw beriklan di platformnya.

"Tindakan ini didasarkan pada dokumentasi ekstensif oleh komunitas internasional dan masyarakat sipil dari peran langsung bisnis ini dalam mendanai Tatmadaw," ujar Frankel, seperti dikutip Reuters.


Frankel mengatakan, Meta mengidentifikasi perusahaan berdasarkan laporan 2019 dari Misi Pencari Fakta PBB di Myanmar, penelitian dari kelompok aktivis Justice for Myanmar, dan Burma Campaign UK serta melakukan konsultasi dengan masyarakat sipil.

Lebih lanjut, ia mengaku pihaknya telah menghapus lebih dari 100 akun, halaman, dan grup yang terkait dengan bisnis yang dikendalikan militer.

Myanmar berada di kekacauan sejak militer melakukan kudeta untuk menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada Februari lalu. Sejak saat itu, masyarakat menggerakan aksi protes anti-kudeta.

Facebook sendiri memainkan peranan yang sangat besar di Myanmar sebagai kanal yang dominan digunakan masyarakat, khusus para pengunjuk rasa untuk melakukan aksi.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Periksa Sejumlah Pejabat BPK di Kasus Suap Audit Pemkab Muara Enim

Senin, 14 September 2026 | 14:27

Pembukaan Rekening Massal Bikin Fiskal Pemerintah Makin Tertekan

Senin, 14 September 2026 | 14:26

Menteri Haji Minta Jemaah Bersiap, Biaya Haji Ditargetkan Tuntas Sepekan

Senin, 14 September 2026 | 14:16

Pembunuh Wanita Muda di Kamar Hotel di Tanah Abang Dibekuk

Senin, 14 September 2026 | 14:12

Megaproyek Northern Metropolis Ambisi Hong Kong Cetak Pusat Ekonomi Baru

Senin, 14 September 2026 | 14:09

Dolar AS Jadi Aset Paling Aman Setahun ke Depan

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mantan Aspri Ridwan Kamil Dipanggil KPK

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mobil Listrik China Mulai Jadi Favorit, JAECOO dan BYD Adu Penjualan

Senin, 14 September 2026 | 13:56

Kemenhaj Kawal Keberangkatan 282 Jemaah Umrah PT AAT Mulai 15 September

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Kenaikan Harga Cabai Tak Picu Inflasi di Jakarta

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Selengkapnya