Berita

Ketua Kelompok Fraksi Partai Demokrat di Komisi II DPR, Anwar Hafid/Net

Politik

Demokrat: Setidaknya, Presidential Threshold Diturunkan untuk Hadirkan Lebih dari Dua Paslon

RABU, 08 DESEMBER 2021 | 12:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Demokrat mendukung upaya sejumlah kalangan aktivis yang mendesak agar dilakukan revisi pada UU no 7/2017 tentang Pemilu untuk menetapkan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) menjadi nol persen.

Hal tersebut disampaikan Ketua Kelompok Fraksi Partai Demokrat di Komisi II DPR, Anwar Hafid, mengomentari langkah pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, yang didampingi pengacara Fery Juliantono menyambangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melayangkan gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden.

Selain dua tokoh itu, desakan agar ambang batas ditetapkan menjadi nol persen juga gencar disuarakan DPD RI.


"Kita Demokrat pada prinsipnya sangat mendukung itu," ujar Anwar Hafid kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/12).

Diceritakan Anwar Hafid, sebetulnya Demokrat sudah pernah mengupayakan merevisi PT ketika Pemilu Serentak 2019 selesai digelar. Tetapi, dorongan itu kandas karena tidak mendapat persetujuan dari koalisi pemerintah.

"Partai Demokrat merupakan motor untuk meminta revisi dan itu hampir disetujui semua fraksi. Tapi dalam perjalanannya kemudian fraksi koalisi pemerintah tidak setuju dilakukan revisi UU Pemilu," terangnya.

Di sisi lain, lanjut Anwar, harapan Partai Demokrat adalah ambang batas tidak harus nol persen. Tetapi setidaknya diturunkan untuk membuka peluang pasangan calon presiden yang bertarung tidak hanya dua nama.

"Tapi setidaknya ada pengurangan dari itu, supaya bisa memungkinkan tidak lagi terjadi misalnya dua calon," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya